Ngotot Pilkada 2024, PDIP ingin jegal Anies Baswedan?

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendulang keuntungan besar bila pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar pada 2024.

Dia memperkirakan, setidaknya terdapat 201 jabatan kepala daerah yang akan diisi oleh pelaksana tugas (plt) bila pilkada akan digelar 2024. Dengan demikian, Pangi merasa, PDI-P akan memainkan strategi politik untuk menyiapkan kader menuju RI-1.

"Siapa yang menang banyak? Yang jelas adalah Kemendagri yang akan menunjuk plt. Nah Kemendagri ini bekerja untuk siapa? Tentu pada partai penguasa. Karena dia ditunjuk oleh parpol, enggak mungkin tanpa restu Mega (Ketum PDI-P) bisa menjadi Mendagri. Nah sepanjang itu PDI-P akan peroleh Plt yang banyak itu, itu akan menjadi politik ancang-ancang untuk menuju Pilpres 2024," kata Pangi, kepada Alinea, Jumat (29/1).

Dengan pengindikasian pos plt itu, Pangi merasa sarat agenda kepentingan PDI-P untuk pemilihan presiden. Dia merasa, banyaknya jabatan kepala daerah diisi oleh Plt akan membawa keuntungan bagi PDI-P.

"Lalu gumana partai lain? Sebetulnya partai lain justu tidak banyak keuntungan, justru mereka dirugikan. Karena memang Plt itu tidak menguntungkan juga itu hanya partai penguasa," paparnya.

Pangi merasa, partai berlambang moncong kepala banteng itu juga memiliki tujuan lain bila pilkada digekar pada 2024.

"Apa agenda PDI-P? Bisa saja untuk menjegal Anies di pilpres ya. Kedua adalah, untuk menguasai Plt kepala daerah yang akan dikuasai oleh PDI-P. Itu saya fikir juga akan punya dampak ya," papar Pangi.

Sejumlah kalangan mengaitkan momen penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2022, yang dinilai dapat menjadi batu loncatan maju dan bertarung pada Pilpres 2024. Apalagi Anies disebut-sebut punya elektabiltas tinggi dan dapat menang besar jika Pilgub DKI digelar pada 2022.

Pun dinamika politik di DPR berlangsung hangat. Suara fraksi di parlemen terbelah terkait pelaksanaan pilkada. Sebagian fraksi menilai pilkada dapat dilaksanakan pada 2022. Namun, sebagian lagi menginginka pilkada digelar bertepatan dengan Pilpres 2024.

Terbelahnya suara fraksi bermula ketika adanya revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), yang turut mengatur pelaksanaan Pilkada 2020 seperti tertuang dalam Pasal 731 ayat (2) di draft tersebut.

"Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022," demikian bunyi ayat Pasal 731 (2) itu.

Adapun partai politik yang mendukung Pilkada digelar tahun 2022 ialah NasDem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS_, dan Golkar. Di sisi lain, parpol yang mendukung Pilkada digelar 2024 ialah PDI-P, PKB, PAN, dan PPP. Sementara Gerindra mengaku masih pikir-pikir.