logo alinea.id logo alinea.id

NKRI syariah ala Ijtimak: Politis, tak logis, dan mubazir 

Label NKRI syariah ala Ijtimak Ulama potensial memecah belah masyarakat.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Kamis, 15 Agst 2019 21:44 WIB
NKRI syariah ala Ijtimak: Politis, tak logis, dan mubazir 

Para ulama pengusung Prabowo-Sandi kembali berkumpul, Senin (5/8) lalu. Seperti hajatan Ijtimak Ulama III, Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, dipilih jadi venue. Kurang lebih sembilan jam mereka berdiskusi. Hasilnya, delapan butir rekomendasi disepakati ajang kumpul-kumpul bertajuk Ijtimak Ulama IV itu. 

Kali itu, Ijtimak Ulama tak hanya membahas dinamika politik elektoral pasca-Pemilu 2019 saja. Kepentingan ormas Islam juga turut dibahas dan dirumuskan menjadi rekomendasi. Itu setidaknya terlihat di butir rekomendasi paling 'gemuk' dengan tuntutan, yakni butir ketiga rekomendasi. 

Di butir 3.5 misalnya, Ijtimak ingin pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dipulangkan. Di butir 3.6, Ijtimak mengajak masyarakat untuk mewujudkan NKRI yang syariah dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi. 

Tak butuh lama, gagasan NKRI syariah ala Ijtimak Ulama langsung banjir kritik. Meski tak menunjuk hidung, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu bahkan mengingatkan agar tidak ada kelompok masyarakat yang coba-coba mengganti Pancasila dengan ideologi lain. 

"Dia (kelompok itu) pengkhianat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pengkhianat terhadap negara ini, pengkhianat terhadap kita semua, serta pengkhianat terhadap masa depan bangsa ini," kata Ryamizard saat membuka acara dialog bertajuk 'Pancasila Perekat Kita, Satu Nusa Satu Bangsa' di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Senin (12/8) lalu. 

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif berkilah, konsep NKRI bersyariah sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 29 serta sila pertama Pancasila. Konsep itu dipilih demi menjamin hak-hak masyarakat Muslim dalam menjalankan syariat.

"Sesungguhnya syariat Islam sudah berjalan di Indonesia, seperti syariat Islam yang bersifat pribadi, salat, zakat, puasa, dan lain-lain. Sudah jalan, jadi enggak ada masalah. Juga ada syariat yang mengatur keluarga, seperti yang mengatur pernikahan, perceraian dan lainnya," ujar Slamet kepada Alinea.id, Selasa (13/8).

Namun demikian, menurut dia, masih ada persoalan-persoalan hukum yang belum ditindak berdasarkan syariat Islam. "Seperti hukum mencuri, berzina, dan lain-lain. Ini yang belum berjalan. Kami ingin negara ini bermartabat, bebas dari perjudian, perzinahan, minuman keras dan lainnya," ujar dia. 

Sponsored

Lebih jauh, Slamet mengatakan, para ulama sepakat untuk memperjuangkan gagasan tersebut melalui jalur konstitusional. "Ini harus dibuat aturan konstitusinya. Kita tak ingin negeri ini berjalan tanpa aturan hukum suatu agama. Indonesia bukan negara jika tanpa agama," ujar dia. 

Layar menyiarkan video Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab saat kampanye akbar pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. /Antara Foto

Gayung pun bersambut. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan partainya bakal berusaha mengakomodasi rekomendasi Ijtimak Ulama IV. Namun demikian, ia menegaskan, rekomendasi-rekomendasi itu tak boleh bertentangan dengan Pancasila. 

"PKS akan mendengarkan, tapi PKS akan memberi masukan agar sesuai dengan format kondisi yang ada. Bahwa poin-poin tadi bisa kita masukkan sepanjang itu sesuai kondisi objektif di masyarakat," ujar dia. 

Menurut Mardani, Pancasila sudah final sebagai ideologi bangsa. PKS, kata dia, memandang Pancasila sudah selaras dengan syariat Islam. "Karena dia mampu mewadahi semua harapan umat dan saya mau katakan bahwa NKRI bersyariah sudah terwujud ketika sudah founding father kita menerapkan Pancasila," ujar dia. 

Politikus PDI-Perjuangan Zuhairi Misrawi tak mau berkomentar banyak soal polemik ini. "Dan saya rasa sudah selesai. Jangan dibenturkan lagi kami. Saya rasa biar ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menyikapi," ujar tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) ini. 

Ide NKRI syariah memang kerap berbenturan dengan ideologi Pancasila. Hal itu setidaknya terekam dalam hasil survei yang digelar Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 2018. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa terus menurun seiring meningkatnya dukungan terhadap syariah. 

Dalam kurun 13 tahun terakhir, publik yang pro-Pancasila menurun sebanyak 10%, yakni dari 85,2% pada 2005 menjadi 75,3% pada 2018. Pada periode yang sama, dukungan publik terhadap NKRI bersyariah naik dari 4,6% menjadi 13,2%. 

Posisi syariat Islam

Meskipun peluangnya kecil, pakar hukum dan syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasani mengatakan, ide NKRI syariah bisa diwujudkan. Asalkan, ide itu mendapat dukungan penuh dari masyarakat. "Langkah ini mungkin terjadi jika UUD diubah dan mendapat dukungan politik," kata dia. 

Dalam sistem hukum di Indonesia, Hasani mengatakan, sebenarnya posisi syariat Islam tak jauh berbeda dengan doktrin agama lain atau pun hukum adat. Syariat, kata dia, bisa dijadikan sumber hukum materil. "Sepanjang disepakati secara politik dan diobjektifikasi secara sahih dalam proses politik demokratik," jelasnya.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar mengatakan rencana Ijtimak Ulama IV mendorong aturan hukum berbasis syariat untuk kasus-kasus pidana merupakan langkah mubazir. Pasalnya, kasus-kasus hukum yang dirinci Slamet sudah diatur dalam beragam aturan hukum formal yang berlaku di Indonesia. 

"Soal perzinahan itu sudah diatur dan (ada) UU Perkawinan. Nah, itu bisa dituntut (yang melakukan perzinahan). Judi dan minuman keras juga ada pasalnya di KUHP. Jadi, syariah sudah diakomodir sehingga kurang syariah apalagi negara kita," ujarnya.

Lebih jauh, Fickar mengatakan, ide menerapkan syariat Islam di atas konstitusi juga mustahil dilakukan. "Sebab Indonesia bukanlah negara agama atau negara Islam, melainkan negara kebangsaan," kata dia. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti memandang rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan Ijtimak Ulama IV kental kepentingan politik. "Tak usah diangkat lagi ke ranah publik karena kita telah sepakat dengan Pancasila," ujarnya.

Menurut dia, bakal ada segudang persoalan yang muncul jika ide NKRI syariah ngotot diwujudkan. Salah satu yang paling krusial ialah belum adanya kata sepakat menyikapi persoalan-persoalan hukum yang bisa diatur syariat Islam itu sendiri. 

"Pertama yang berkaitan dengan pemaknaan dari bunyi ayat Alquran itu. Kedua, dari sisi pelaksanaan bakal sulit. Yang ketiga itu persoalan dari sisi implikasi dalam konteks yang lebih luas yakni dalam sistem hukum di Indonesia," ujarnya.

Ditegaskan Mu'ti, Indonesia bukan negara Islam. Menurut dia, Muhammadiyah memandang Indonesia sebagai negara kesepakatan atau negara konsensus (Darul Ahdi Wa Syahadah) yang menganut satu sistem hukum. 

"Sehingga yang perlu kita dorong sekarang adalah bagaimana sistem hukum yang ada itu ditegakkan secara adil dan hukum bisa memberikan kepastian bagi siapa pun," tuturnya.  

Infografis Alinea.id/Oky Diaz

Potensi pecah belah label NKRI syariah 

Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas menilai NKRI tidak perlu embel-embel syariah lagi. Pasalnya, ide syariah sudah terakomodasi dalam berbagai regulasi yang dihasilkan pemerintah dan DPR. 

"Mau contoh yang terang-benderang? Tuh Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan beberapa undang-undang lainnya. Semua itu sudah sangat syar'i. Jadi, sudah enggak perlu embel-embel. Cukup NKRI," ujar dia. 

Lebih jauh, Robikin meminta agar masyarakat tidak membuat label-label yang potensial memecah-belah bangsa. "Jangan membuat labeling yang justru berpotensi mendatangkan mudarat. Membina persatuan dan kesatuan di tengah keragaman juga perintah agama. Bersatu akan melahirkan ketenteraman dan kedamaian," katanya.

Ketua Setara Institute, Hendardi mempersilakan para ulama Ijtimak Ulama IV memperjuangkan rekomendasi mereka melalui jalur konstitusi. Namun demikian, ia meminta agar mereka legawa seandainya gagasan-gagasan mereka tidak diterima publik.

"Yang digunakan adalah jalan demokratis. Jangan melalui angkat senjata atau perjuangan kekerasan. Kontitusi kita kan juga berubah-ubah terus sejak dulu. Kalau mau memperjuangkan berganti konstitusi, boleh saja. Itu jika banyak orang yang mau. Nah, tapi kalau enggak ada yang mau, ya, harus terima. Itulah demokrasi," ujarnya.