Mudarat pilkada tidak langsung, bakal jadi bancakan parpol

Pakar filsafat politik dari Unika Widya Mandira Kupang, Norbertus Jegalus kepada Alinea.id setuju perlu evaluasi dalam pilkada langsung. Meski akan berbenturan dengan penolakan dari masyarakat yang khawatir akan terjadi penyuapan dalam proses tersebut. 

"Saya yakin sekali akan ada ledakan civil society kalau pilkada kembali kepada DPRD. Memang akan muncul argumentasi dari parpol bahwa sistem langsung dan tidak langsung itu demokratis. Tetapi bagi rakyat, melalui pilkada langsung merasakan haknya sungguh dihargai," kata Norbertus.

Soal ongkos yang besar dalam pilkada langsung, Norbertus juga menilai hal tersebut juga terjadi di DPRD. Jadi, bukan berati pemilihan pilkada bukan tanpa biaya. 

Toh, sampai saat ini belum ada penelitian dan hitung-hitungan yang menyatakan pilkada tidak langsung akan lebih murah. Sebaliknya, pemilihan melalui DPRD menjadi lahan bancakan partai politik untuk mendapat keuntungan dari calon yang mendaftar.

"Sebelum partai-partai ini sungguh-sungguh demokratis, mereka ini fungsinya seperti PT (Perseoran terbatas). Bila pilkada lewat DPRD, tentu menjadi kesempatan bagi mereka untuk meraih apa saja yang mereka butuhkan dari para calonnya," ujar pria yang mendirikan sekolah demokrasi di NTT ini.

Kesimpulannya, pemilihan melalui DPRD juga tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Setelah lolos mendapat pintu dari partai politik, calon tersebut juga pasti mengeluarkan biaya untuk anggota DPRD yang akan memilihnya.

"Dari pengamatan dan kenyataan yang sudah terjadi, itu tidak otomatis. Partai dibayar, kemudian orang-orang di DPRD juga pasti dibayar," ujarnya.

Pengalaman sejumlah para kepala daerah yang mengatakan tanpa mahar saat maju dalam pilkada, atau menyebut biayanya kecil disebut Norbertus hanya retorika politik. Sebab, mereka tidak akan menjawabnya secara jujur. 

Padahal mereka telah mengeluarkan biaya untuk pendaftaran, kampanye, sosialiasi dan termasuk membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sangat tidak masuk akal seorang calon gubernur hanya mengeluarkan Rp1 miliar saja. Atau calon bupati hanya Rp500 juta. Jadi memang kita harus akui ada biaya yang sangat besar. Saya tidak tahu hasil penelitian LIPI itu mengevaluasi bagaimana, yang jelas kita akui biaya besar," kata dia.