Mudarat pilkada tidak langsung, bakal jadi bancakan parpol

Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menambahkan, usulan pilkada tidak langsung perlu juga direspons positif. Tapi untuk menguatkannya, ada baiknya disokong dengan sejumlah riset, focus group discussion (FGD), indepth interview yang melibatkan para pakar dan peneliti.

Sehingga hasilnya dapat diketahui faktor apa saja yang menyebabkan tingginya biaya politik, pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu. 

"Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kelemahan sistem pemilihan langsung. Kemudian, tentunya bisa segera dicarikan pemecahan permasalahannya," kata Karyono kepada Alinea.id. 

Usulan Karyono ada dua aspek yang perlu dievaluasi aspek yuridis dan teknis. Nah, untuk mendapatkan hasil evaluasi yang terukur perlu ada studi perbandingan untuk melihat kelebihan ataupun kekurangan antara sistem pemilihan langsung oleh rakyat dengan sistem pemilihan melalui DPRD.

Ada beberapa variabel yang bisa digunakan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut. Misalnya, dengan memasukkan sejumlah variabel untuk mengukur, seberapa besar pengaruh kedua sistem pemilihan dari aspek keamanan, stabilitas politik, ekonomi, perubahan sosial, budaya (perilaku pemilih), politik uang, dan seberapa besar kedua sistem pemilihan bepengaruh terhadap tingkat korupsi. 

Dia menegaskan, evaluasi menyeluruh harus dilakukan terlebih dahulu, sebelum memutuskan apakah akan tetap menerapkan sistem pemilihan langsung atau melalui DPRD. 

"Jangan sampai, evaluasi hanya dijadikan alasan pengubahan sistem, tanpa melalui pertimbangan yang matang" kata Karyono.