OSO tolak Hanura disebut melemahkan KPK

Partai Hanura menjadi salah satu partai yang mendorong adanya revisi UU KPK. Revisi UU KPK yang merupakan inisiatif DPR disebut berupaya untuk melemahkan posisi DPR, namun Hanura menegaskan tidak dalam upaya untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut. 

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan, partainya tidak akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan adanya revisi UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK. OSO mengatakan, Hanura akan mencermati isi revisi dan tidak langsung menyetujuinya.

"Tapi tentunya kami tak akan melemahkan KPK," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Revisi UU KPK masih bergulir dan tak sedikit mendapat penolakan dari elemen masyarakat. Bahkan muncul tudingan jika revisi sebenarnya langkah untuk melemahkan lembaga antirasuah.

OSO mengatakan pihak sedang mendalami isi revisi UU KPK. Tentunya, kata dia, Hanura tidak gegabah mengatakan pihaknya setuju atau tidak setuju dengan revisi UU KPK.

"Kami sedang mempelajari ini secara mendalam. Tak bisa kita pro ini dan pro itu nggak," ujar OSO.

Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR. Dia membantah melakukan pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri untuk membahas revisi ini.

"Tidak, dan saya katakan tidak ada pertemuan antara ketua umum Golkar dan PDIP (Megawati). Saya tegaskan tidak ada pertemuan ketua umum Golkar dan PDIP," ujar Airlangga di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).