PAN tolak P2APBD DKI 2019: Pembangunan fokus kawasan perkantoran eksklusif

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menilai, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 jauh berbeda dengan kondisi lapangan dan tidak perinci. Karenanya, tidak mengikuti pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Raperda P2ABPD) 2019 hingga tuntas atau walkout (WO), Senin (7/9).

Pemerintah provinsi (pemprov), menurut Anggota Fraksi PAN DPRD Jakarta, Lukmanul Hakim, terlalu fokus melakukan pembangunan di kawasan perkantoran eksklusif. "Jakarta bukan cuma hanya Thamrin saja, bukan Sudirman saja," ujarnya, Selasa (8/9).

Sikap serupa ditempuh tiga fraksi lain di "Kebon Sirih" karena menolak APBD Jakarta 2019. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), NasDem, dan Golkar.

Lukman beranggapan, banyak aspirasi masyarakat yang tidak diserap eksekutif. Dicontohkannya dengan konstituennya. Saat dia reses, banyak mengeluhkan tentang akses air bersih belum merata dan tidak ditindaklanjuti pemprov.

Dirinya pun mempertanyakan dasar pemprov telah menjalankan tugas dengan penyerapan dan pelayanan publik mencapai 90%, sehingga kepuasan publik tinggi. Baginya, klaim itu tanpa basis yang jelas.

"Ini dasarnya dari mana? Saya di Komisi A menanyakan dasarnya ini soal kepuasan dari mana? Ternyata, menggunakan lembaga survei internal. Kan, ini enggak benar," tegasnya.

Meski empat fraksi menolak pertanggungjawaban APBD Jakarta 2019, tetapi DPRD tetap mengesahkan raperda.