sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Paket Ketua MPR, PDIP buka peluang gandeng oposisi

PDI Perjuangan membuka peluang untuk menggandeng partai lintas koalisi dalam membentuk paket pimpinan MPR.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Kamis, 18 Jul 2019 21:37 WIB
Paket Ketua MPR, PDIP buka peluang gandeng oposisi

PDI Perjuangan membuka peluang untuk menggandeng partai lintas koalisi dalam membentuk paket pimpinan MPR.

Sebagai partai pemenang Pemilu 2019 dengan pemilik jumlah kursi terbanyak, PDI Perjuangan menilai kerja sama lintas koalisi dapat mewakili seluruh kekuatan partai politik di parlemen.

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Wasekjen DPP) PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, partainya membuka peluang untuk membentuk paket pimpinan MPR bersama partai eks pendukung Prabowo-Sandi. Hal itu dilakukan agar potret MPR merepresentasikan persatuan Indonesia.

"Sehingga tidak ada lagi blok Koalisi Indonesia Kerja atau Koalisi Indonesia Adil Makmur. Semua diharapkan melebur dalam komposisi itu sehingga pimpinan MPR dapat mewarnai spektrum politik nasional dan mereka bisa menjadi representasi persatuan Indonesia," kata Basarah di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis(18/7).

Kendati demikian, Basarah mengakui bukan hal yang mudah untuk membentuk paket pimpinan MPR bersama. Alasannya, karena harus mempertimbangkan suara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan partai lainnya, apalagi kursi pimpinan MPR hanya terbatas lima orang.

"Tapi harus kita ketahui jumlah pimpinan MPR itu hanya lima orang, dan lima orang ini kita lihat lah siapa yang mewakili dari unsur unsur parpolnya dari Koalisi Indonesia Kerja, siapa yang mewakili dari parpol Koalisi Indonesia Adil Makmur. Harapan saya secara pribadi lima orang kepemimpinan MPR mendatang harus mewakili spektrum kekuatan politik di MPR termasuk dari unsur DPD RI," ujarnya.

Oleh karenanya, Basarah menyarankan kepada elite parpol parlemen untuk segera melakukan lobi-lobi membentuk paket pimpinan MPR. Dia mengharapkan kalau bisa pimpinan MPR dipilih secara musyawarah mufakat dan bukan melalui voting.

"Oleh karena itu harapan dari kami pimpinan-pimpinan partai politik dan fraksi dapat segera melakukan lobi lobi musyawarah untuk kemudian nanti paripurna MPR untuk memilih pimpinan MPR baru dapat dilakukan secara musyawarah mufakat bukan dengan cara voting karena musyawarah mufakat itu adalah tradisi khas demokrasi Pancasila Indonesia," katanya.

Sponsored
Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid