Tolak pengesahan P2APBD 2019, PAN DKI ingatkan Anies tak bekerja sendiri

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini, Senin (7/9), menggelar Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI tahun 2019.

Rapat paripurna tersebut diwarnai interupsi sejumlah anggota DPRD, tak terkecuali dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak pengesahan Raperda P2APBD tersebut. 

"Kami Fraksi PAN tegas menolak pengesahan P2APBD karena dua alasan. Yang pertama, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. Dengan angka SILPA 1,203 triliun, kami butuh detil pengeluaran anggaran di 2019," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rakinda di DPRD DKI, Senin (7/9). 

Oman menilai, pihak eksekutif tidak menjalankan perintah dari aturan yang berlaku. “DKI jalan dengan uang rakyat, dari dan untuk rakyat. Harusnya eksekutif beri laporan sesuai dengan azas pengelolaan keuangan daerah, termaktub di Pasal 4 PP 58 tahun 2005, yakni transparan, apalagi ke kami dewan yang merupakan representasi rakyat.” katanya.

Pengesahan Raperda P2APBD dimaksudkan agar dewan dapat segera membahas APBD perubahan. Namun sayangnya, kata Oman, sejauh ini hasil resap aspirasi warga melalui reses dewan tidak diakomodir. 

"Selain masalah transparansi, alasan kedua yang membuat kami harus menolak yakni karena masih banyak aspirasi dewan yang belum didengarkan. Kami menyerap banyak aspirasi lewat reses. Salah satu cara kami mengajukan suara rakyat ya lewat laporan reses. Tapi tidak ada yang masuk.” ujarnya. 

“Kita bisa lihat data, masih banyak kampung kumuh. Ada 136 kampung kumuh di ibu kota yang belum disentuh pemerintah. Aspirasi rakyat di kampung ini yang harus jadi prioritas, tapi sayang tidak di akomodir juga," tuturnya.

Karenanya, dia meminta agar Gubernur DKI Anies Baswedan untuk dapat mendengarkan aspirasi dewan sebagai mitra kerjanya dan tidak bekerja sendiri.

“Tidak bosan saya mengingatkan Saudara Gubernur, bahwa ada kami legislatif yang menampung suara rakyat. Oleh karena itu, Pemprov jangan kerja sendiri. Pemprov harus bekerja sesuai keinginan rakyat juga, karena tugas kita mensejahterakan mereka, itu amanah.” ujar dia.