PAN: Keputusan Jokowi menggratiskan Tol Suramadu politis

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN, Faldo Maldini, menyebut kebijakan Presiden Jokowi menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu sarat akan muatan politis.

"Ya kalau saya melihat di momen seperti ini sekarang hal tersebut tak bisa dipisahkan," katanya di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu,(28/10).

Meski demikian, Faldo menilai, kebijakan yang diambil Presiden Jokowi wajar. Pasalnya, Jokowi adalah petahana. Hal inilah, kata Faldo, yang menguntungkan bagi Jokowi dengan mengambil kebijakan demikian saat ini.

“Ya silakan saja, kita sangat paham itu adalah kemewahan yang dimiliki oleh patahana bisa mengambil kebijakan ABCD. Bagi kita tidak masalah tapi yang penting bagaimana caranya manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Madura dan Surabaya itu benar-benar terasa," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Politisi PDI-Perjuangan Maruarar Sirait, mengatakan keputusan tersebut bukanlah sepenuhnya keputusan politis, karena semata-mata ingin meningkatkan perekonomian masyarakat Madura.

"Apa masalahnya ? Apakah pak Jokowi atau pemerintah tak boleh menggratiskan? Apa dasarnya.
Kemudian manfaat bagi rakyat atau tidak? Manfaat kan, kalau bermanfaat ya kan boleh, kalau yang tak boleh itu kalau melanggar aturan dan tak bermanfaat," demikian kata politisi yang akrab disapa Ara itu.

Jembatan Suramadu resmi digratiskan sejak Sabtu(27/10) oleh Presiden Jokowi. Dengan demikian, kini jembatan yang menghubungkan dua kota itu menjadi jembatan non tol.

Menurut Jokowi, selama ini memang jalan tol memberikan pemasukan bagi negara. Tetapi pemasukan tersebut tak selaras dengan pertumbuhan ekonomi di Madura.

“Pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura tak sebanding dengan pemasukan,” kata Jokowi.