Jokowi larang menteri bicara tunda pemilu, PAN: Pintu sudah tertutup!

Wakil Ketua Umum PAN, Bima Arya menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya berbicara wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi tersebut bukan sebuah larangan belaka.

"Kalau Presiden berbicara seperti itu, artinya ada perkembangan lebih lanjut, terkait dengan komunikasi politik tingkat tinggi," ujar Bima kepada wartawan, Kamis (7/4).

Bima menegaskan, pernyataan Jokowi memiliki latar belakang. Dalam hal ini, Wali Kota Bogor ini meyakini isu penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden sudah tertutup.

"Saya yakin pernyataan Presiden (Jokowi) ada latar belakangnya. Artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan," katanya.

Oleh karena itu, Bima mengaku bersyukur Jokowi sudah menegaskan kepada para menterinya untuk taat konstitusi. "Pintunya tertutup, ya karna faktor politik yang pasti sangat dipahami Pak Presiden sendiri," ucapnya.

Dia menambahkan, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan juga sudah mengklarifikasi usulannya hanya sebatas usulan dan realitas politiknya tidak memungkinkan. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan diketahui sebagai salah satu elite politik yang mendorong penundaan Pemilu 2024.

"Ketum PAN sudah menyampaikan bahkan beberapa waktu lalu bahwa walaupun ada usulan, tapi realitas politiknya tidak memungkinkan karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, kan ketum PAN sudah menyampaikan ke arah itu juga," pungkas dia.

Sebelumnya, meski tak menyampaikan sikapnya menolak, Jokowi melarang para menterinya tidak berbicara tentang isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi meningatkan para menteri untuk tidak menimbulkan polemik, namun harus fokus bekerja.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," kata Jokowi, Rabu (6/4).