sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PAN sayangkan sengketa lahan sirkuit MotorGP Mandalika

Gubernur NTB diminta langsung turun tangan atasi sengketa lahan sirkuit MotoGP Mandalika.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Senin, 14 Sep 2020 11:15 WIB
PAN sayangkan sengketa lahan sirkuit MotorGP Mandalika
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 266845
Dirawat 60431
Meninggal 10218
Sembuh 196196

Sengketa lahan antara warga dengan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) belum tuntas. Pasalnya, ITDC bakal menggusur lahan warga karena mengklaim mengantongi hak pengelolaan lahan (HPL).

Berbekal sertifikat atas tanah tersebut, warga tetap menolak mengosongkan lahan sebelum lunas dibayar.

Ketua Kelompok Fraksi Partai Amanat Nasional (Poksi PAN) Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mengatakan, sebaiknya penyelesaian lahan di KEK Mandalika dituntaskan dengan cara persuasif, alih-alih menggunakan kekerasan.

Ia meminta Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati Lombok Tengah, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat turut terjun langsung mengatasi masalah sengketa lahan ini.

Khususnya ITDC selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar berkomunikasi dengan pemilik lahan untuk mencari solusi konkret.

Hakim berharap ITDC memberikan harga tanah yang wajar kepada pemilih lahan yang disengketakan itu. Pasalnya, kompensasi yang diberikan ITDC dinilai tidak sesuai harga pasaran saat ini.

Ia pun mendesak ITDC segera menuntaskan persoalan ini karena masih banyak masalah lain yang tak kalah penting. Misalnya, terkait banyaknya investor yang tidak mau melanjutkan pembangunan hotelnya di dalam KEK Mandalika.

“Sangat penting bagi ITDC untuk menjelaskan kepada publik mengenai bagaimana mengatasi kekurangan kamar yang akan terjadi di saat motoGP berlangsung. Sangat disayangkan sejak tahun 1997 hingga saat ini hanya 1 hotel berbintang saja yang masih beroperasi. Ini jelas menunjukkan kinerja buruk ITDC dalam mengatasi problem hospitality di Mandalika,” ujar Hakim dalam keterangan tertulis, Selasa (14/9).

Sponsored

Hakim menyarankan agar Pemerintah Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan ITDC membentuk posko bersama MotoGP di Mandalika.

Pembentukan posko bersama bertujuan agar monitoring dapat dilakukan secara terus-menerus. Juga agar solusi terhadap permasalahan yang bakal muncul di hari-hari menuju motoGP 2021 ini dapat segera dihadirkan.

“MotoGP Mandalika ini jika tidak dipersiapkan dengan matang, bisa menjadi bom waktu. Bisa membahayakan citra pariwisata Indonesia di mata dunia!” ucapnya.

Berita Lainnya
×
img