logo alinea.id logo alinea.id

PAN tolak usulan Pansus Kecurangan Pemilu 2019

Pansus Kecurangan Pemilu 2019 tidak perlu dibentuk lantaran belum ditemukannya indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Kamis, 16 Mei 2019 18:29 WIB
PAN tolak usulan Pansus Kecurangan Pemilu 2019

Giliran PAN yang menolak usulan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019. PAN menilai sampai saat ini belum ada alasan mendesak untuk membentuk Pansus. 

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan menjelaskan, Pansus Kecurangan Pemilu 2019 tidak perlu dibentuk lantaran belum ditemukannya indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif seperti yang dituduhkan pihak 02.

"Bagi kami tidak urgent sama sekali ya, kami belum melihat adanya indikasi dengan bukti yang mendukung tuduhan ada kecurangan bersifat terstruktur sistematis dan masif tersebut," kata Bara di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis(16/5).

Sebaiknya, kata Bara energi anggota DPR lebih baik dialihkan untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU). Sebab, saat ini sudah mendekati masa periode ini terakhir. 

"Karena masih banyak persoalan dan PR yang harus dilakukan oleh DPR sekarang ini. Kami kan waktu bekerja tinggal sampai akhir September. Nah, masih banyak RUU yang harus diselesaikan. Harusnya fokus di situ dulu," terang Bara. 

Meski begitu, Bara tidak memungkiri adanya kecurangan dalam pemilu kali ini. Hanya saja katanya, kecurangan yang terjadi berada di tingkat lokal. Yakni, para celeg yang bertarung di dapil masing-masing.

"Kecurangan pasti ada, di hampir daerah pemilihan ada kecurangan, tapi kecurangan itu bersifat lokal. Bukan pada pemilihan presiden," ucap Bara. 

Sementara itu, Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan, tudingan kecurangan perlu dibuktikan dan bukan berdasarkan asumsi. 

Sponsored

"Apabila mengatakan curang mestinya dibuktikan dulu. Bukti kecurangan disampaikan pada 22 Mei, kalau mereka tidak puas sampaikan ke MK," saran Muradi. 

Muradi menilai tidak tepat diadakan pansus sebab pansus pendekatannya adalah hukum. Ia menduga kalau usulan Pansus hanya berasal dari Partai Gerindra, relawan eks HTI dan Alumni 212.