PAN usul amandemen, NasDem: Potensi gaduhnya besar

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, menegaskan, partai koalisi pemerintah hingga kini belum membahas apa pun tentang amandemen UUD 1945. Pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, beberapa waktu lalu, juga tidak membahas masalah ini.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam merespons pengakuan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, tentang perlunya amandemen UUD 1945 dengan dalih memperbaiki sistem demokrasi di Tanah Air.

"Di koalisi partai pendukung sampai saat ini belum kita bicarakan bahkan kemarin, ketika saya bertanya ke ketum (Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, red) pascaketemu dengan Pak Jokowi, itu sama sekali tidak disebutkan," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (1/9).

Dia pun tidak mengetahui apa yang menjadi agenda politik PAN tentang amandemen konstitusi. Meski demikian, Nasdem menyambut positif usulan tersebut.

"Apa pun tawarannya, saya selalu berpikir bagus untuk kepentingan bangsa," ucapnya. "Tapi sampai pada saat ini, belum masuk pada pembicaraan itu."

Mengenai sikap NasDem tentang amandemen, Ali mengatakan, partainya bersikap hati-hati. Alasannya, pembahasan berpotensi menimbulkan kegaduhan besar apalagi wacana berkembang hingga menyinggung penambahan masa jabatan presiden.

"NasDem sangat berhati-hati soal amandemen karena bicara amandemen, potensi kegaduhannya sangat besar; karena bicara amandemen, di otak pengamat, praktisi, yang ada di situ adalah mengubah masa jabatan presiden, Jokowi ingin tiga periode dan lain-lain," bebernya.

Karenannya, partai koalisi tidak membahas amandemen hingga kini. Selain itu, Jokowi mengingingkan semua pihak fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

"Padahal di situasi pandemi, ada agenda lebih besar, agenda kemanusiaan untuk Covid dan lebih penting dan butuh soliditas kita, butuh ketenangan, tidak kegaduhan sehingga alasan-alasan itu kita tidak pernah diskusikan itu," tuturnya.

Pasca-bergabung dengan kubu pemerintah, Zulkifli Hasan menyinggung pentingnya amandemen regulasi sekalipun tak secara eksplisit menyebut UUD 1945. Dirinya beralasan, perubahan itu diperlukan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.

Dalam pandangan Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, demokrasi yang dijalankan kini sudah berjalan jauh dari cita-cita ideal demokrasi, yakni adanya kesetaraan, keadilan dan harmoni. Tanpa sistem yang baik, baginya, mustahil Indonesia mencapai apa yang diharapkan.

"Maka untuk mencapai itu, demokrasi kita itu harus kita diskusikan kembali, kita evaluasi kembali, apa yang salah. Demokrasi, kok, menghasikan kesenjangan, menghasilkan distrust, dan menghasilkan cebong-kampret," katanya dalam webinar, Jumat (27/8) malam.