sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Para menteri disentil soal isu tunda pemilu, begini respons Airlangga

Airlangga enggan mengomentari lebih lanjut perihal larangan Jokowi tersebut.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 07 Apr 2022 18:33 WIB
Para menteri disentil soal isu tunda pemilu, begini respons Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden sudah jelas. Airlangga enggan mengomentari lebih lanjut perihal larangan Jokowi tersebut.

"Itu saya rasa itu sudah jelas. Kalau di dalam RUU itu normanya jelas. Penjelasannya tidak perlu," kata Airlangga di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).

Airlangga Hartarto diketahui termasuk salah salah satu menteri menggaungkan wacana penundaan Pemilu 2024. Airlangga mengaku mendapat aspirasi dari petani sawit untuk meneruskan periode jabatan Jokowi.

Selain Airlangga, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar termasuk petinggi partai politik yang mendukung wacana penundan pemilu. Untuk jajaran menteri, juga terdapat Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia dan Tito Karnavian.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna, Rabu (6/4), Jokowi melarang para menterinya tidak berbicara tentang isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi meningatkan para menteri untuk tidak menimbulkan polemik, namun harus fokus bekerja.

Kendati begitu, Jokowi tidak tegas menyampaikan sikapnya perihal penundaan pemilu dan perpanjangan jabatannya menjadi tiga periode. 

Apa yang disampaikan Jokowi ditanggapi Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. Keduanya meminta seluruh menteri mengikuti instruksi Presiden Jokowi tersebut.

Menurut Puan, para menteri harus fokus bekerja dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang membebankan rakyat saat ini.

Sponsored

"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (6/4).

Berita Lainnya
×
tekid