sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

KPK: Parpol berkomitmen bangun integritas dan budaya antikorupsi

Giri menegaskan, pendidikan antikorupsi penting karena 36% kasus yang ditangani KPK melibatkan pejabat politik.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Senin, 23 Nov 2020 14:27 WIB
 KPK: Parpol berkomitmen bangun integritas dan budaya antikorupsi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 882.418
Dirawat 138.238
Meninggal 25.484
Sembuh 718.696

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono mengatakan, ada tujuh poin yang disepakati dalam rapat bersama delapan partai politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemenedagri). Bagian penting, parpol berkomitmen membangun integritas dan budaya antirasuah.

Menurut Giri, komitmen tersebut merupakan modal utama dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, imbuhnya, parpol juga menyepakati bagian mana saja dalam pendidikan politik yang terdapat materi antirasuah.

"Nanti harapannya ketua umum partai akan melakukan deklarasi bersama tentang pendidikan antikorupsi bagi parpol, yaitu pendidikan politik yang di dalamnya adalah materi antikorupsi," ujarnya dalam jumpa pers secara daring, Senin (23/11).

Giri menjelaskan, pendidikan antikorupsi menjadi penting karena 36% kasus yang ditangani KPK melibatkan pejabat politik. Sehingga, krusial untuk politik dijadikan sebagai ranah dan segmen perbaikan.

"Jadi kami bersyukur hari ini parpol berkomitmen, bahkan membentuk program bersama namanya Proparpol, singkatan dari Program Pendidikan Antikorupsi bagi Politisi. Itu sebagai bagian dari pendidikan politik cerdas berintegritas yang sudah dilakukan oleh KPK," jelasnya.

Adapun poin lain yang disepakati, seperti ruang lingkup pendidikan politik yang ada materi antikorupsi meliputi pengurus dan kader parpol, anggota legislatif parpol, dan calon kepala/wakil kepala daerah. Lalu, menyepakati agenda insersi materi antirasuah pada 2021.

Selanjutnya, ada pula komitmen menunjuk pejabat penghubung untuk menjadi tim bersama implementasi pendidikan antikorupsi pada parpol. Hal itu sebagai upaya menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Delapan sekretaris jenderal atau wakil sekretaris jenderal parpol kedapatan hadir. Partai Gerinda, A. Muzani; Partai NasDem, Johny G. Plate; PKS, M. Rozaq A; PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto; Partai Demokrat, Rebanda B; PPP, Moh. Qoyum; PKB, Cucun Ahmad S; dan Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus.

Sponsored

Selain itu, Direktur Politik dalam Negeri Kemendagri Syarmadani, dan peneliti senior LIPI, Moch. Nurhasim, turut hadir dalam agenda tersebut.

Berita Lainnya