Parpol tak tersentuh reformasi, beroperasi seperti black box

Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto menilai tingkat kepercayaaan publik terhadap partai politik di Indonesia menjadi semakin rendah. Bahkan paling rendah dibanding lembaga publik lainnya. Pandangan itu beradasarkan survei kecil-kecilan kepada Peserta Sekolah Demokrasi LP3ES untuk menginventarisi masalah demokrasi di Indonesia.

"Diketahui bahwa saat ini parpol adalah institusi publik yang paling tidak dapat dipercaya. Kalah jauh dari institusi pemerintah, KPK bahkan dibandingkan dengan instansi militer sekalipun. Parpol menjadi lembaga yang paling rendah kepercayaan publik. Suvei LSI menyebutkan parpol hanya memperoleh tingkat kepercayaan 39% saja (2019), sementara KPK malah mendapat 63 %," jelasnya pada diskusi publik bertajuk “Mengawal Reformasi Partai Politik: Peluang dan Tantangan”, Kamis (8/4/2021).

Lebih jauh Wijayanto menjelaskan, sejumlah persoalan yang membelit parpol, yakni oligarki politik, oligarki media, rendahnya kualitas pemilu, macetnya kaderisasi, feodalisme, ideologi tak jelas, korupsi, dan politik dinasti.

"Malah terjadi hal yang lebih buruk, yakni disinyalir semua kader parpol telah ada yang terciduk KPK. Apakah masih mungkin mereformasi parpol di Indonesia? Sebab sepertinya, parpol saat ini adalah institusi yang paling tidak tersentuh reformasi," ungkapnya.

Di forum yang sama, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI)  Djayadi Hanan menyampaikan, reformasi parpol merupakan keharusan. "Kecuali negara tidak lagi memilih sistem demokrasi. Demokrasi workable jika ada parpol, demokrasi tidak bisa bekerja tanpa partai. Namun, menguatkan partai sering disalahpahami sebagai dapat menguasai semuanya, tanpa bisa diawasi oleh kekuatan yang lain," bebernya.

Komitmen masyarakat pada demokrasi, lanjutnya, cukup stabil sekitar 70 % sejak 2004. Namun, masyarakat juga melihat praktik demokrasi yang cenderung naik turun. "Praktik demokrasi dinilai semakin jelek dalam setahun terakhir. Tingkat kepuasan negatif makin meningkat, sementara kepuasan positif makin menurun. Hal itu akibat problem dan praktik politik dalam negeri selama ini," terangnya.

Menurut Djayadi, partai politik di Indonesia terbelenggu pada tiga masalah utama. Pertama, oligarki partai, Kedua, Tidak adanya transparansi. "Parpol di Indonesia beroperasi seperti black box. Serba misteri dan masyarakat seperti dipaksa untuk tinggal menerima saja," urainya.

Persoalan ketiga, jelasnya, hubungan parpol dengan masyarakat cukup jauh dan lemah.  "Hal itu ditandai dari tingkat identifikasi parpol di masyarakat hanya 10-15 % saja. Parpol tidak mampu menarik masyarakat untuk mengidentifikasi dirinya dengan partai-partai politik. Hampir 92% lebih masyarakat tidak merasa punya keterikatan dengan parpol. Hanya sekitar 12 % saja masyarakat yang merasa terikat," ujarnya merujuk pada suvei Indicator pada Februari 2021.