sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Parpol TKN Jokowi-Ma'ruf Amin berebut jatah kursi menteri

Partai politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin tengah berebut jatah menteri kabinet kerja jilid II.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Jumat, 12 Jul 2019 05:06 WIB
Parpol TKN Jokowi-Ma'ruf Amin berebut jatah kursi menteri

Partai politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin tengah berebut jatah menteri kabinet kerja jilid II.

Direktur Ekstekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai, para partai pendukung Jokowi-Ma'ruf bakal meminta jatah kursi lebih ke Jokowi pada kabinet pemerintahan selanjutnya.

Hal ini dilihat oleh Ray lantaran berangkat dari perolehan suara pendukung Jokowi-Ma'ruf yang rata-rata cenderung meningkat dari pemilu sebelumnya. Sehingga, kemungkinan besar implikasinya bakal meminta jatah lebih besar dari era pemerintahan Jokowi-JK.

"(Suara) PDIP naik, PKB naik, Nasdem naik, Golkar stabil. Otomatis mereka akan meminta lebih," katanya di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Matraman, Jakarta Timur, Kamis (11/7).

Ray membaca, partai-partai tersebut akan meminta kursi lebih atau minimal tak kurang dari jatah yang didapatkan pada era Jokowi-JK.

"PDIP sebelumnya 4-5 kursi menteri, minimal sekarang dapat lima. Nasdem otomatis kalau sebelumnya dia mungkin dapat 3-4, mungkin sekarang minimal jadi empat. PKB kalau sebelumnya dia dapat tiga, sekarang empat (kursi menteri)," katanya.

Selain partai besar tersebut, Jokowi pun dirasa akan memberi jatah kursi menteri ke partai lainnya yang telah berjasa memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Ia menyebut kemungkinan PPP akan mendapatkan dua kursi, lalu PSI satu kursi dan Hanura satu kursi. Sementara ia memprediksi Perindo tak akan mendapat jatah, sebab Perindo dipandang belum terlihat menguntungkan bagi Jokowi.

"PSI saya kira akan dapat satu, Hanura mungkin dapat satu, PPP dugaan saya dapat dua. Perindo mungkin mereka minta, tapi saya pikir enggak dilibatkan. Karena Perindo di posisi yang lain Pak Jokowi, dan Pak Jokowi itu ngitung keuntungannya dan kerugiannya bagi dia apa," katanya. 

Sponsored

Selain Perindo, Ray pun memprediksi PBB juga sepertinya tak kebagian jatah kursi di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Namun, ia melihat Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra tetap bakal ditarik Jokowi ke Dewan Pertimbangan Presiden karena telah berjasa menjadi kuasa hukum Jokowi-Maruf dalam sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

"PBB itu saya kira juga enggak akan dapat (jatah kursi menteri) juga. Kalau PBB itu paling jauh Wantimpres lah ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi Pak Yusril yang mungkin akan masuk ke sana," ujarnya.

Alhasil dari konsekuensi ini, Ray membaca kabinet Jokowi-Ma'ruf bakal didominasi figur politisi ketimbang profesional murni. Sebab, dia menilai banyak kepentingan partai yang mesti diakomodir, sebagai risiko dari banyaknya dukungan saat melawan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

"Ini komposisinya 60% politisi dan 40% profesional murni. Bahkan, saya melihat bisa 70% berbanding 30%," katanya.

Meski demikian, Ray berharap agar Jokowi juga memberi ruang bagi kalangan profesional murni untuk menjabat pada kabinetnya. Terutama, di kementerian yang secara harga mati tak boleh dipegang oleh politisi.

"Misalnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena jika Kementerian Keuangan dipegang seorang dari partai politik bisa dibayangkan? Menang banyak pasti partainya," katanya. 

Sementara jika Kementerian Pendidikan dipegang seorang politisi, kata dia, maka akan terjadi bias dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Jadi, dia menyarankan agar Kemendikbud menjadi ranah organisasi NU dan Muhammadiyah, yang langgamnya memang sejak awal seperti itu.

Kementerian rebutan

Ray menilai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bakal diperebutkan partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf, lantaran memiliki bobot politis untuk menghadapi pertarungan 2024.

Ray memandang, kursi menteri tersebut menjadi incaran partai-partai koalisi Jokowi-Ma'ruf. Sebab, kementerian tersebut dapat dijadikan alat menaikan suara dengan memanfaatkan program populis yang bersentuhan dengan masyarakat.

Ia melihat, cara itu efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mengerek suara partai pada Pemilu 2024. Potret terlihat di PKB yang bertengger di posisi 5 pada Pemilu 2019.

"Karena itu basis massa semua itu khususnya pemilih di desa, karena kan 60% pemilih kita di desa, berhubungan langsung dengan desa," katanya.

Ray mengatakan, tak heran jika PKB sangat berhasrat kembali mengisi posisi menteri desa. Sebab, pemilih PKB mayoritas ada di perdesaan.

"PKB itu ingin betul menteri desa, karena pemilihnya kan NU. Nah, NU kan mayoritas di desa," katanya.

Selain PKB, Ray pun memandang PDIP memiliki syahwat yang sama untuk mengisi posisi menteri desa. Alasannnya, PDIP butuh mengerek suara untuk kepentingan 2024-2029, lantaran tak dapat lagi berharap dari popularitas Jokowi.

"Kalau 2014 dan 2019 masih bisa mengharapkan dari popularitas Jokowi, ke depan kan tidak," katanya.