Partai Demokrat minta Kemenkumham tolak hasil KLB Sumut

Kepala Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat, Didik Mukrianto, meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak surat kepengurusan hasil kongres luar biasa (KLB) apabila diajukan bekas kader partai berlambang mercy itu.

"Menkumham harus tegas menolaknya, kenapa? Karena AD/ART Hasil Kongres V tahun 2020 sudah disahkan oleh Kemenkumham dan demi hukum, Kemenkumham sudah memahami sepenuhnya standing aturan maupun struktur personalianya," katanya dalam keterangannya, Jumat (5/3).

Tak hanya itu, Didik menilai, Kemenkumham perlu menolak kepengurusan karena Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah melayangkan surat tentang perencanaan dan pelaksanaan KLB yang dianggap ilegal dan inkonstitusional.

"Dengan dalih apa pun, Menkumham secara akal dan logika sehat, mestinya tidak akan menerima dan harusnya dengan tegas menolak hasil-hasil KLB," tegas Didik.

Sejumlah bekas kader Demokrat tengah menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), hari ini. Penyelenggara, Darmizal MS, mengklaim, forum akan dihadiri DPD, DPC, pimpinan organisasi sayap, serta pengurus di seluruh tanah air.

Terdapat beberapa nama calon ketua umum yang santer dikabarkan bakal berkontestasi dalam KLB. Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko dan Ketua DPR 2009-2014 sekaligus eks Sekretaris Jenderal Demokrat, Marzuki Alie, misalnya.