Partai koalisi sodori nama-nama, Jokowi pilih menteri yang berani

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, membenarkan partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung paslon nomor urut 01 sudah menyodorkan sejumlah nama untuk dijadikan menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf selama periode 2019-2024 mendatang.

"Kalau Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut 10 (nama), Partai NasDem 11 (nama), PPP sembilan (nama). Sembilan nama itu kita sudah serahkan ke Pak Jokowi," kata pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7).

Namun demikian, kata Arsul, nama-nama yang disodorkan kepada Presiden Jokowi itu tidak beserta bidang kementerian yang akan diisinya nanti. Pasalnya, kata Arsul, penempatan posisi untuk nama-nama tersebut akan diramu sendiri oleh Presiden Jokowi. Tentu saja menyesuaikan kebutuhan untuk Kabinet Indonesia Kerja (KIK) jilid II.

"Posnya belum disebut. Dipilih berapa itu biar urusannya Pak Jokowi. Kita serahkan ke Pak Jokowi. Mau menambah, PPP juga tidak akan menyatakan keberatan, mau tidak menambah juga tidak keberatan. Artinya menunggu Pak Jokowi," kata Arsul.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, mengatakan PSI tidak menyodorkan nama untuk dijadikan menteri kepada Presiden Jokowi. Namun demikian, jika Jokowi membutuhkan menteri dari partainya, kata Grace, PSI sudah menyiapkan beberapa nama.

Menurutnya, PSI memiliki banyak kader muda yang siap dijadikan menteri. Tak sekadar berusia muda, para kadernya itu dinilai memiiki kemampuan khusus di berbagai bidang pemerintahan.

"Kita punya banyak anak muda yang berbakat di berbagai bidang lingkungan, hukum dan ekonomi. Kalau Pak Jokowi melihat ada kriteria yang cocok, kita bisa berkomunikasi. Tapi kami tidak dalam posisi aktif menyodorkan nama untuk kabinetnya," tutur Grace.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sebuah pidatonya bertajuk Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat, menyampaikan jika dirinya membutuhkan sosok menteri yang berani untuk melakukan reformasi birokrasi di seluruh lini pemerintahan.

Menurut Jokowi, birokrasi di setiap tingkatan nantinya harus berupa lembaga yang semakin sederhana, sehat, simpel, lincah, tidak berbelit-belit, dan tidak membuat hambatan. "Begitu saya lihat tidak efektif, saya pastikan pangkas dan copot pejabatnya. Oleh sebab itu butuh menteri yang berani," kata Presiden Jokowi.

Jokowi menambahkan, birokrasi yang sehat, sederhana dan lincah sangat dibutuhkan untuk merealisasikan Visi Indonesia yang telah disampaikan presiden di hadapan ribuan masyarakat yang hadir. Lima visi itu menyangkut tentang pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, birokrasi dan juga perekonomian selama lima tahun ke depan.

Dari visi tersebut, khususnya persoalan birokrasi tantangannya adalah cara pandang pejabat dan pegawai soal birokrasi itu sendiri. Tidak hanya soal birokrasi saja, presiden juga dengan tegas akan merampingkan lembaga-lembaga yang tidak memiliki kontribusi efektif.

"Lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat, dan bermasalah saya pastikan bubarkan," ujar Jokowi. (Ant)