Pascamukernas, PPP belum tetapkan jadwal muktamar

Keputusan hasil (Musyawarah Kerja Nasional) Mukernas ke-IV PPP merekomendasikan waktu pelaksanaan pergantian ketua umum diserahkan ke DPP. Rencananya Muktamar ke-9 partai berlambang Kakbah itu akan dilangsungkan pascapelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Meski demikian, belum ada waktu pasti yang ditetapkan.

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, pelaksanaan muktamar menjadi pembahasan paling seksi dalam Mukernas IV yang digelar di Kota Serang, Banten, pada 19-20 Juli. Sesuai AD/ART partai, sejatinya pelaksanaan pergantian ketum akan dilaksanakan pada 2021.

Sejumlah tokoh mulai disebut-sebut akan maju sebagai kandidat ketum PPP, termasuk Syafruddin yang kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hingga yang terbaru nama Dirut Bulog Budi Waseso.

"Selama mukernas isu yang paling seksi adalah muktamar, terutama setelah 15 Maret (OTT Romahurmuziy)," kata Suharso, Sabtu (20/7).

Hasil kesepakatan DPW se-Indonesia, penjadwalan pelaksanaan Muktamar ke-9 diserahkan sepenuhnya kepada DPP. Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang (Muscab) juga akan dilaksanakan setelah Pilkada 2020.

"Agenda muswil dan muscab sejatinya dilakukan tiga bulan berturut-turut, kemungkinan dilaksanakan setelah pilkada juga," ungkap Suharso.

"Jangan recoki Jokowi"

Pascapenetapan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-224 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, sejumlah partai politik dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mulai menyodorkan kadernya untuk mengisi Kabinet Kerja jilid II.

Terkait hal tersebut Suharso mengatakan, partainya tidak ingin terlalu jauh ikut campur dalam penyusunan kabinet. Karena menurutnya, komposisi kabinet merupakan kebijakan Jokowi.

"Jadi, kita tidak ingin masuk terlalu jauh ikut memengaruhi presiden," kata Suharso.

Namun, Suharso menyatakan siap jika sewaktu-waktu diundang untuk berdiskusi.

Suharso pun meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak merecoki bursa calon menteri. Baik mereka yang berasal dari kalangan prefesional maupun kader parpol, menurut Suharso, memiliki kapasitas dan kualitas masing-masing untuk mengisi jabatan di kabinet.

Sejauh ini, Suharso mengakui bahwa dirinya belum diajak bicara oleh Presiden Jokowi terkait susunan Kabinet Kerja jilid II. 

"Saat ini belum dan saya kira saya nggak mau ganggu juga dan jangan diganggu," imbuhnya.