PDI-P bantah sedang poles citra Risma demi 2024

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini resmi dilantik sebagai Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI-Perjuangan (PDI-P) oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Perempuan yang diakrab Risma itu dilantik sendirian lantaran absen dalam Kongres V PDI-P di Bali, belum lama ini. 

Masuknya nama Risma di jajaran petinggi DPP PDI-P digadang-gadang sebagai salah satu strategi PDI-P untuk menyiapkan Risma bertarung di kontestasi elektoral Pilgub DKI Jakarta dan Pilpres 2024. Namun demikian, Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto membantahnya. 

Menurut dia, terlampau jauh jika Risma dikaitkan dengan Pilgub DKI atau pun pilpres. "Masih panjang pilkada. Kalau DKI kan kita telah komit akan diselenggarakan 2024. Jadi masih lama," ujar Hasto di sela-sela pelantikan Risma di kantor DPP PDI-P, Dipenogoro, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Namun demikian, Hasto tidak menutup kemungkinan tersebut. Jika berbasis rekam jejak saat memimpin Surabaya, Risma dianggap pantas dicalonkan Gubernur DKI Jakarta. "PDI-P masih akan memetakan dan survei kualifikasi kader-kadernya," imbuh dia. 

Selain digadang-gadang disiapkan maju dalam kontesasi Pilpres 2024 dan Pilgub DKI, nama Risma pun sempat disebut sebagai salah satu calon menteri kuat dari PDI-P. Ditanya soal itu, Hasto menjawab diplomatis. 

"Untuk urusan menteri semua hak prerogratif ada pada Presiden. Kalau PDI-P, kami juga serahkan ke Bu Mega. Lihat nanti," kata Hasto. 

Ditemui di tempat yang sama, Risma menegaskan masih fokus menyelesaikan amanahnya sebagai Wali Kota Surabaya. "Aku kan masih belum selesai jadi wali kota. Jadi, aku mau selesaikan dulu," kata Risma. 

Risma pun belum bisa memastikan bakal menerima pinangan Jokowi jika diminta jadi menteri. "Aku belum tahu mau atau tidaknya. Karena aku enggak pernah minta jabatan itu. Menurut aku, di agamaku tidak boleh (minta-minta jabatan)," kata dia.