PDI-P dan NasDem diprediksi pecah kongsi di Pemilu 2024 

Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) memprediksi peta politik untuk Pemilu 2024 bakal berubah. Menurut dia, tanda-tanda perubahan peta politik itu sudah terlihat dari sekarang. 

"Misalnya kita lihat tuh sekarang PDI-P sudah akrab dengan Gerindra. Sebaliknya, NasDem silaturahmi dengan PKS. Tanda-tanda duh," kata Zulhas dalam sebuah diskusi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).

Ketua Umum NasDem Surya Paloh rencananya bakal bertandang ke kantor DPP PKS di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, sore ini. NasDem dan PKS dikabarkan bakal membahas penguatan kerja sama antara kedua partai di parlemen. 

Karena itu, menurut Zulhas, ada kemungkinan NasDem dan PDI-P bakal pecah kongsi di Pemilu 2024. Apalagi, hubungan antara Surya Paloh dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kerap dikabarkan tidak harmonis.

Di sisi lain, Partai Gerindra resmi bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Oleh Jokowi, Gerindra diberi jatah dua menteri di kabinet. Santer dikabarkan Megawatilah yang membuka jalan merapatnya Gerindra ke KIK. 

Menurut Zulhas, perubahan peta politik itu amat lumrah terjadi dan tidak bisa dilarang-larang. Pasalnya, setiap parpol memiliki pertimbangan politik masing-masing. Karena itu, ia berharap publik tidak 'baper' dalam menyikapi manuver parpol atau elite politik.

"Jadi, saudara-saudara, memang aslinya di Indonesia itu kita tidak bisa terus-terusan jadi oposisi. Tidak bisa terus-terusan berkoalisi juga," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

Namun demikian, saat ditanya terkait arah politik PAN pada Pemilu 2024, Zulhas justru enggan menjawab. "Udah itu aja dulu," kata dia. 

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengaku tak mempersoalkan pertemuan antara Surya Paloh dan petinggi PKS. Ia juga mengaku tak khawatir NasDem bakal menjadi duri dalam daging di KIK. 

"Setiap partai politik di Indonesia itu otonom untuk menentukan pikiran langkah sikap dan tujuan-tujuan politik organisasinya. Jadi, PDIP itu prinsipnya kita tidak mau mencampuri jurisdiksi politik organisasi partai politik lain," kata dia.

Menurut Basarah, pertemuan NasDem dan PKS hanya silaturahmi politik biasa dan belum tentu terkait Pemilu 2024. "Saya kira kami menghormati hak demokrasi untuk berkumpul berserikat, termasuk NasDem," tegas Basarah.