Kritik Airlangga Cs, PDIP: Ada indikasi negara ini diatur beberapa orang!

Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengkritisi sejumlah menteri yang mendorong isu penundaan Pemilihan Umum 2024. Memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR, Masinton mengaku melihat indikasi seolah-olah negara hanya diatur oleh segelintir elite.

"Ada semacam kegelisahan yang rasakan, juga masyarakat rasakan, seakan-akan negara ini diatur oleh beberapa orang. Kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi," kata Masinton di Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

"Nah ini yang menurut saya pimpinan, melalui sidang hari ini, kegelisahan dalam konteks demokrasi kita hari ini suasananya, ketika ada menteri yang mencoba mendiktekan agendanya dan itu di luar ranahnya ini yang menurut saya ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi itu sendiri," imbuh dia.

Masinton menyatakan, menghormati dan mengapresiasi partai politik yang berusaha mendorong penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode. Namun demikian, kata Masinton, menunda pemilu merupakan sebuah bentuk penyabotan demokrasi.

Dia berpendapat, mendorong wacana pemilu dan perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode sudah keluar dari ciri khas demokrasi yakni adanya dialog.

"Demokrasi yang saya rasakan hari ini adalah didesain tidak lagi dengan pola bottom up, tidak lagi dengan cara dialog, tetapi memaksakan," katanya.

Oleh karena itu, Masinton mengatakan DPR harus tampil untuk mengingatkan para menteri Jokowi untuk bertugas sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

"Menteri-menteri bertugaslah sesuai tupkosinya. Ranah politik itu ranah partai politik," pungkas Masinton.

Diketahui, usulan penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi disampaikan oleh beberapa elit politik sekaligus menteri di kabinet pemerintahan Jokowi. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Bahlil Lahadalia.

Kemudian, usulan yang sama juga disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hazan dengan dalih ekonomi belum membaik. 

Pernyataan mereka ini kemudian dilengkapi oleh Menko Manivest Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim big data dari 110 juta pengguna media sosial menginginkan Pemilu 2024 ditunda.