PDIP bongkar isi pertemuan Jokowi-Megawati di Batu Tulis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Sabtu (8/10). Sua membahas calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Senin (10/10). Dengan sebuah sindirian, PDIP mengisyaratkan takkan mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Kita tidak mencari sosok pemimpin yang hanya bisa menarasikan keberhasilan sehingga ketika ada banjir dalam wilayah dengan 30.000 RT, lalu banjir [menimpa] 30 RT, itu dikatakan tidak sampai 1%. Politik itu bukan kalkulasi 1 sampai 5%. Tapi, tanggung jawab bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Anies beberapa hari lalu menyoroti viralnya banjir Jakarta di media sosial. Dirinya pun sesumbar, bah yang menggenangi sebagian wilayah ibu kota tidak mencapai 1% atau 30 RT dari total 30.000 RT.

Hasto melanjutkan, pembahasan capres oleh Megawati dan Jokowi juga tidak menyinggung langkah Partai NasDem yang mengusung Anies pada 2024. "Tidak ada kaitannya dengan itu."

Lebih jauh, Hasto mengakui, Megawati acap kali menggelar pertemuan politik, termasuk menyangkut pemilihan umum (pemilu), di Batu Tulis. Dicontohkannya dengan deklarasi Jokowi sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam.

"Jadi, [Batu Tulis] itu suatu tempat yang secara historis kepemimpinan Pak Jokowi juga sangat kuat. Suasana kebatinan itulah yang mengambil pembahasan fundamental bangsa dan negara," tandasnya.

PDIP hingga kini belum bersikap tentang Pilpres 2024, termasuk berkoalisi dengan kongsi yang telah terbentuk: Partai Gerindra-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), atau poros NasDem, yang berpotensi menggandeng Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Meskipun demikian, PDIP menjadi satu-satunya partai politik (parpol) yang dapat mengusung pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden (wapres) tanpa perlu berkoalisi. Sebab, perolehan suara pada Pemilu 2019 memenuhi syarat ambang batas pencapresan.