sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PDIP dorong Pilpres 2024 diikuti 2 paslon

Menurut Andreas, secara konstusional diatur bahwa calon presiden yang memenangkan kontestasi pilpres harus didukung oleh 50%+1.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Jumat, 26 Agst 2022 18:16 WIB
PDIP dorong Pilpres 2024 diikuti 2 paslon

Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira mengatakan sangat mendukung pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terkait Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon (paslon). Menurut dia, dua atau tiga pasang calon di Pilpres 2024 tidak menjamin tidak adanya isu identitas. 

Pangkalnya, kata Andreas, kasus Pilkada DKI 2017 justru terjadi berawal dari tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang bertarung di putaran pertama dan semakin meruncing justru pada putaran kedua.

"(Politik identitas) Ada lebih pada pasangan capres/cawapres nanti, sadar atau tidak kah mereka bahwa menggunakan politik identitas di republik ini akan sangat berbahaya bagi polarisasi politik yang bisa mengarah pada keretakan sosial masyarakat bangsa ini," ujar Andreas kepada Alinea.id, Jumat (26/8).

Menurut Andreas, secara konstusional diatur bahwa calon presiden yang memenangkan kontestasi pilpres harus didukung oleh 50%+1. Artinya, kalau hanya dua pasangan maka pemilu hampir pasti hanya berlangsung satu putaran. Sehingga ini juga akan lebih mengefisienkan pembiayaan demokrasi kita dari segi finansial maupun dari segi waktu. 

"Anggaran pilpres untuk putaran kedua bisa dihemat. Begitu pun bangsa ini bisa lebih berkonsentrasi untuk bekerja menghadapi berbagai tantangan-tantangan lain yang tidak kalah pentingnya," kata Andreas.

Andreas mengatakan, dari segi proses politik ini juga akan lebih memudahkan pembentukan positioning pemerintahan ke depan sejak awal. Karena yang memenangkan kontestasi berada di pemerintahan sementara yang kalah berada di luar pemerintahan.

"Kalau lebih dari dua pasangan akan menimbulkan perombakan positioning yang menghadapi putaran kedua, yang tentunya akan berakibat pada keretakan relasi proses politik ke depan," ungkap anggota Komisi X DPR ini.

Namun demikian, tambah Andreas, tentu ini semua sangat tergantung pada proses dialog dan kesepakatan politik elite yang akan berlangsung dalam massa prapendaftaran capres/cawapres.

Sponsored
Berita Lainnya
×
tekid