PDIP: Iklan pemerintah di bioskop bukan kampanye Pilpres

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan meniilai iklan keberhasilan kinerja pemerintah Jokowi-JK di bioskop bukanlah kampanye Pilpres 2019.

Politisi PDI Perjuangan Effendi Muara Sakti Simbolon mengatakan iklan yang disiarkan di bioskop itu hanyalah bentuk komunikasi dengan masyarakat, bukan pesan kampanye.

“Sebenarnya itu bukan iklan. Itu kan public relation. Cuma momentum jelang tahun politik. Makanya jadi ada yang reaksi. Enggak apa-apa. Jalan terus. Lagi pula itu media yang dibolehkan.  Tidak ada juga pesan kampanye pilihlah Pak Jokowi. Kan enggak ada,” tutur Effendi, saat ditemui di UP2YU Resto & Café, Cikini, Jumat (14/9).  

Dia menegaskan, tidak ada peraturan yang melarang pemerintah memasang iklan di layar-layar bioskop. Sebab, iklan pemerintah boleh disiarkan melalui berbagai macam media.

“Tidak ada larangan. Soal tidak suka dan suka, ya relatif. Itu kan hanya menyampaikan kerja pemerintah. Medianya boleh mainstream, bioskop, atau pamflet,” urainya.

Effendi melanjutkan, tuduhan yang menyatakan iklan pemerintah tersebut sebagai kampanye itu tentu saja berkaitan dengan nuansa tahun politik. Bahkan, tuduhan seperti itu seringkali justru datang dari lawan-lawan politik Jokowi.

“Makanya jelang pemilu, selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak tertentu. Mungkin pihak lawannya memang tidak punya poin-poin positif yang dipublikasikan itu,” kata dia.

Sosialisasi

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang menegaskan, iklan kinerja pemerintah yang ditayangkan di bioskop adalah bentuk sosialisasi, bukan kampanye terselubung.

"Iklan kinerja pemerintah yang ditayangkan di bioskop itu adalah produk dari Kementerian Kominfo dan bukan dibuat oleh tim kampanye Pak Jokowi sebagai capres," kata Oesman Sapta di Jakarta, Sabtu (15/9).

Oesman Sapta mengatakan hal itu menjawab pertanyaan pers yang meminta tanggapannya mengenai polemik iklan kinerja Pemerintah di bioskop.

Menurut Oesman Sapta, iklan kinerja Pemerintah di bioskop itu 'kan urusan Presiden RI Joko Widodo. Akan tetapi, itu adalah pekerjaan Kementerian Kominfo.

Kementerian Kominfo sebagai kementerian teknis yang membidangi informasi, menurut Oesman, memiliki fungsi dan tugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Informasi yang disampaikan melalui iklan di bioskop itu adalah nyata, realisasi dari program pemerintah. Jadi, bukan kampanye," katanya.

Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI menegaskan bahwa dirinya sudah bertanya langsung kepada Presien Joko Widodo perihal polemik iklan kinerja pemerintah di bioskop.

Menurut Oesman Sapta, Joko Widodo menyatakan tidak tahu dan penayangan iklan itu adalah bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Kominfo.

Oesman Sapta juga menegaskan bahwa Joko Widodo yang merupakan bakal calon presiden petahana tidak perlu melakukan kampanye terselubung.

Menurut dia, kegiatan Joko Widodo sehari-hari sebagai presiden sudah bertemu dengan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Oesman Sapta juga mengingatkan agar tidak tidak ada pihak-pihak yang berupa melontarkan provokasi dan membangun polemik dengan tidak berdasar. (Ant)