PDIP jadikan hasil survei sebagai dasar penentuan capres, tetapi...

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan takkan menjadikan tingginya elektabilitas seseorang, yang tergambar dalam sebuah hasil survei, sebagai satu-satunya pertimbangan dalam menentukan calon presiden (capres) 2024. Keputusan pun ditentukan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Kami terus melakukan kajian-kajian, ya, secara politik, sosiologi, dan juga hasil-hasil survei. Tapi sekali lagi, terkait dengan keputusan capres dan cawapres (calon wakil presiden) itu berada di tangan Ibu Ketua Umum," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Rabu (26/10).

Hal tersebut disampaikan Hasto dalam mengomentari hasil survei Litbang Kompas periode Oktober 2022 yang menunjukkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo, mengungguli Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai capres 2024 dengan raihan masing-masing 23,2% dan 17,6%. Sementara itu, eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di urutan ketiga dengan 16,5%.

Riset Litbang Kompas itu juga menunjukkan adanya peningkatan tingkat keterpilihan Ganjar jika dibandingkan penelitian serupa pada Juni 2022. Kala itu, hasil surveinya menyebutkan, Prabowo diperingkat teratas dengan 25,3%, disusul Ganjar 22% dan Anies 12,6%.

Lebih jauh, Hasto menegaskan, PDIP tidak bisa tergesa-gesa dalam menetapkan capres. Dalihnya, menyangkut kepemimpinan nasional sehingga harus mencermati banyak faktor.

"Karena pemimpin nasional ini dipersiapkan, tentu saja melihat multidimensi dan multiperspektif. Semuanya dicermati, hanya saja ini, kan, sesuatu hal yang dinamis," ujarnya.

Saat ini, sambung Hasto, PDIP masih fokus membantu pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam menghadapi ancaman resesi global, yang diprediksi melanda seluruh negara pada 2023.

"Berkonsentrasi pada masalah perekonomian ini sebagai kondisi yang telah dilakukan dan segala prioritas bagi pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu dulu yang harus kita persiapkan karena masalah bangsa dan negara ini bukan sekadar elektoral," jelasnya.