sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PDIP nilai Luhut cawe-cawe dorong isu tunda Pemilu 2024

PDIP mengimbau menteri tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif

Marselinus Gual
Marselinus Gual Rabu, 16 Mar 2022 15:12 WIB
PDIP nilai Luhut cawe-cawe dorong isu tunda Pemilu 2024

Politikus PDI Perjuangan Wanto Sugito menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) telah keluar dari kapasitasnya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait klaim big data dari 110 juta pengguna media sosial yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut dia, sebagai pembantu Jokowi, Luhut seharusnya fokus pada tugas kementerian sesuai dengan mandat yang diberikan.

"Saya melihat peristiwa Luhut ini menjadi pembelajaran penting agar pembantu presiden pada hakikatanya harus memahami tugas pokok dan fungsinya. Dalam kapistas apa dia menyampaiakan hal tersebut? Meskipun agak sulit memisahkan pandangan pribadi dan jabatan yang melekat pada dirinya," kata Wanto dalam sebuah diskusi daring, Rabu (16/3).

Menurut Wanto, PDIP saat ini menunggu klarifikasi Luhut terkait data tersebut. Berdasarkan pengamatannya di media sosial, khususnya Twitter, klaim Luhut terkait adanya big data 110 juta pengguna media sosial sangat jauh berbeda.

"Karena Luhut  kapasitasnya apa? Beliau bukan pembantu presiden yang mengurus politik. Jadi tidak punya kapasitas beliau sampaikan itu juga," ujar dia.

Di sisi lain, Wanto mempertanyakan kesadaran Luhut perihal semangat reformasi yang menghendaki pembatasan presiden. Hal itu juga ditegaskan dalam amandemen UUD 1945 yang membatasi jabatan presiden hanya dua periode.

"Saya tidak tahu apakah faktornya, karena, biasanya orang dalam forum diskusi atau dalam kegiatan wawancara, ada saja yang keluar yang sebenarnya punya dampak mengahbiskan enegeri. Jangan-jangan beliau keceplosan. Tetapi beliau memepertahankan argumentasinya, ya kita tunggu saja," ungkap Wanto.

Sebelumnya, dalam keterangan tertulis, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto meminta Luhut mengklatifikasi pernyataannya terkait big data pengguna media sosial yang menginginkan pemilu ditunda.

Sponsored

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri," ujar Hasto Kristiyanto, Senin (14/3).

Hasto meminta Luhut mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Kata dia, menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan.

"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam," jelas Hasto.

Hasto menegaskan, partainya mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Hasto menegaskan agar Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid