sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

PDIP pertanyakan sikap Prabowo soal pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem

Pernyataan Prabowo dinilai bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

Robi Ardianto
Robi Ardianto Jumat, 23 Nov 2018 13:22 WIB
PDIP pertanyakan sikap Prabowo soal pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem

PDI Perjuangan mempertanyakan sikap calon presiden Prabowo Subianto, yang tidak mempersoalkan pemindahan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, pernyataan Prabowo menunjukkan calon presiden (capres) nomor urut 02 itu tidak menghormati hak kemerdekaan segala bangsa.

"Pak Prabowo tidak menghormati hukum internasional dan sikap kemerdekaan hak segala bangsa," kata Hasto melalui siaran persnya, Jumat (23/11).

Menurutnya, Prabowo seharunya memahami hukum internasional karena Yerusalem bersatus quo. Hasto menjelaskan, Indonesia mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina. Dukungan ini menjadi wujud pelaksanaan perintah konstitusi, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. 

"Dengan demikian sikap Pak Prabowo tersebut ahistoris," katanya. 

Hasto pun menuding, keputusan politik Prabowo sangat kontradiktif dengan persepsi yang dibangun olehnya selama ini. Hasto menyebut, retorika yang disampaikan Prabowo dalam pidato-pidatonya tidak sesuai dengan keputusan politiknya. 

Dia menjelaskan, sikap Indonesia sangat tegas menyesalkan keputusan Australia, yang mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) memindahkan Kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. PDI Perjuangan pun, kata dia, mendukung sepenuhnya ketegasan sikap Presiden Jokowi tersebut.

"PDI Perjuangan memahami terhadap spekulasi yang muncul oleh Prabowo sebagai signal untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak tertentu," ucap Hasto.

Sponsored

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin ini pun mengingatkan, kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 tidak sekedar kontestasi tanpa prinsip. Seluruh program kebijakan politik luar negeri semua capres, harus mengacu pada konstitusi. 

Selain itu, para capres juga harus konsisten dengan sikap politik yang terus berpihak terhadap kemerdekaan Palestina. Hal ini Termasuk mencari solusi atas status Yerusalem, yang saat ini berada dalam yurisdiksi hukum internasional.

"Jangan gadaikan kebijakan politik luar negeri untuk kepentingan sempit," ujarnya. 

Lukai hubungan Indonesia-Palestina

Anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengatakan pernyataan Prabowo yang tidak mempermasalahkan pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem, bertolak belakang dengan semangat konstitusi di Indonesia. 

Pernyataan Prabowo, menurutnya berpotensi melukai perjuangan bangsa Palestina. Selain itu, pernyataan Prabowo juga melukai masyarakat Indonesia yang selama ini berjuang untuk  rakyat Palestina. 

Apalagi, selama ini Palestina menganggap Indonesia sebagai sahabat sejati. Hal ini dikarenakan sikap Indonesia yang selalu membela kepentingan Palestina dalam forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). 

"Pemindahan kedutaan ke Yerusalem adalah bentuk pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Sama dengan mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Indonesia sepatutnya memprotes rencana pemindahan kedubes negara mana pun ke Palestina, termasuk Australia,” ucap Meutya menuturkan. 

Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan dalam acara Indonesia Economic Forum 2018 di Jakarta, Rabu (21/11). Menurutnya, Indonesia harus menghormati kedaulatan Australia terkait keputusan mereka memindahkan Kedubes ke Yerusalem.

"Saya belum membaca mengenai keputusan Australia mengenai pemindahan kedutaannya ke Yerusalem. Sebagai pendukung Palestina, kami tentu punya opini sendiri. Namun Australia juga adalah negara independen dan berdaulat, sehingga kita harus menghormati kedaulatan mereka," kata Prabowo.