logo alinea.id logo alinea.id

PDIP: Prabowo langgar deklarasi pemilu damai

Deklarasi pemilu damai dianggap sebagai kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Kamis, 16 Mei 2019 12:17 WIB
PDIP: Prabowo langgar deklarasi pemilu damai

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons sikap calon presiden Prabowo Subianto terkait hasil pemilihan presiden (pilpres). PDIP menilai sikap Prabowo yang menolak hasil pilpres bertentangan dengan deklarasi pemilu damai. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyayangkan keputusan calon presiden nomor urut 02 beserta tim pemenang yang menarik seluruh saksi dalam rekapitulasi perhituangan suara pilpres 2019 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Hasto, hal tersebut bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai. 

"Deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (16/5). 

Meski begitu, Hasto bilang PDIP yakin akan sikap kenegarawan Prabowo. PDIP juga optimistis saat pengumuman resmi hasil Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei mendatang situasi politik akan aman dan terkendali. 

"Selama ini Ibu Megawati Soekarnoputri dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan hal yang positif tentang Pak Prabowo. Jadi PDIP meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri," tuturnya. 

Hasto juga menyinggung soal tudingan kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa. Bagi Hasto, itu hanya dinamika politik biasa. Dalam praktiknya, kemungkinan manipulasi kemenangan presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. 

"Partisipasi pilpres begitu besar mencapai 81.78%, dan hasil survei lebih 92% responden menerima hasil pemilu meski jagonya kalah. Ini menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibanding elite politiknya," kata Hasto. 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai langkah kubu Prabowo-Sandi menolak hasil rekapitulasi suara yang tengah digelar KPU terkesan janggal. 

Sponsored

Ray menyoroti penolakan Prabowo-Sandi hanya sebatas rekapitulasi suara terkait Pilpres 2019. Menurutnya, jika menolak hasil Pilpres 2019 lantaran menganggap terjadi kecurangan yang masif, seharusnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga menolak rekapitulasi suara KPU terkait Pileg 2019.

"Ini mengherankan, padahal penyelenggara pemilunya sama, dilakukan pada hari yang sama, dan dengan metode yang juga hampir sama," ucap Ray kepada Alinea.id

Sampai saat ini, kata Ray, Bawaslu belum pernah memerintahkan perhitungan suara ulang dalam jumlah yang masif. Ini menandakan klaim kecurangan dengan kategori pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang kerap digaungkan kubu Prabowo-Sandi itu belum terbukti. 

Mencari keadilan tragedi kerusuhan 22 Mei

Mencari keadilan tragedi kerusuhan 22 Mei

Minggu, 26 Mei 2019 02:15 WIB
Ambu: Konflik 3 generasi dan adat Suku Baduy

Ambu: Konflik 3 generasi dan adat Suku Baduy

Sabtu, 25 Mei 2019 11:56 WIB