PDIP resmi dukung Bambang Soesatyo di kursi Ketua MPR

PDI Perjuangan dengan tegas mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk menduduki kursi Ketua MPR periode 2019-2024. Dukungan tersebut secara resmi disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

Menurut Basarah, PDIP mendukung penuh Bamsoet berdasarkan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan demi tegaknya demokrasi Pancasila yang salah satu cirinya adalah pemenang pemilu berbagi kekuasaan dengan parpol lainnya. 

"Namun demikian, dukungan PDIP terhadap Bamsoet dan Partai Golkar untuk menjadi Ketua MPR bukan dengan 'cek kosong'. Artinya bukan tanpa syarat," kata Ahmad Basarah dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Rabu (2/10).

Syarat yang diberikan PDIP dalam mendukung Bamsoet, pertama meminta agar pemilihan Ketua MPR RI harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sedapat mungkin menghindari voting. Oleh sebab itu, PDIP mempersilakan Fraksi Partai Golkar untuk melobi parpol lain agar mendukung pemilihan secara musyawarah mufakat.

Kemudian, PDIP juga meminta Bamsoet dan Fraksi Partai Golkar untuk berkomitmen menjaga kepastian jalannya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) secara fixed term, sesuai konstitusi sampai akhir masa jabatannya pada tahun 2024. PDIP juga meminta Bamsoet mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara melalui Ketetapan MPR. 

"Kemudian melanjutkan dengan sungguh-sungguh program sosialisasi empat pilar MPR RI yang digagas pada awalnya oleh almarhum Bapak Taufiq Kiemas serta mendukung MPR untuk bekerja sama dan bersinergi dengan BPIP dalam tugas-tugas pembinaan ideologi bangsa," tuturnya.

Sebenarnya, setelah seluruh fraksi di MPR dan kelompok DPD RI punya perwakilan di Pimpinan MPR RI, maka dasar penentuan siapa yang menjadi Ketua MPR RI adalah dengan pertimbangan partai yang memperoleh suara terbanyak di Pemilu 2019 lalu. Hal tersebut sama dengan mekanisme penentuan jabatan ketua DPR RI.

Namun, lanjut Basarah, PDIP meyakini bahwa semangat demokrasi Pancasila bukanlah the winner take all (pemenang pemilu mengambil semua). Sehingga, kursi Ketua MPR RI mereka serahkan kepada parpol lain karena Ketua DPR RI telah dipimpin oleh kader PDIP, serta jabatan presiden yang juga dijabat oleh kader PDIP.