sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pejabat masih 'ngeyel' keliaran, PKS: Kemendagri harus buat SE

Belum ada ketegasan pejabat publik untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Jumat, 20 Mar 2020 14:36 WIB
Pejabat masih 'ngeyel' keliaran, PKS: Kemendagri harus buat SE
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 2092
Dirawat 1751
Meninggal 191
Sembuh 150

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran (SE) agar setiap pejabat publik daerah tidak melakukan aktivitas kerja di luar rumah, untuk sementara.

Hal ini menyusul kabar Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto positif coronavirus atau Covid-19.

Bagi Mardani, setiap pejabat publik memang berpotensi besar terkena pandemi tersebut.

"Kemendagri harus membuat edaran, bahwa justru para pejabat publik, bupati, wali kota, gubernur ini paling tinggi. Kami anggota DPR juga paling tinggi, kementerian paling tinggi. Karena tingkat aktivitas makin ke atas, untuk pimpinan, itu makin besar peluang kenanya. Karena memang kita banyak berinteraksi dengan publik," kata Mardani dihubungi Aliena.id, Jumat (20/3).

Dikatakan dia, hingga sekarang belum ada ketegasan pejabat publik untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Sejumlah pejabat publik yang masih aktif berinteraksi dengan masyarakat, kunjungan ke luar negeri, atau pun ke luar kota yang memicu terserang Covid-19.

Menurutnya, hal itu sangat berbahaya. Bahkan, sambung politisi PKS itu, jika dibiarkan bisa jadi pejabat publik malah berpotensi menjadi superspreader.

"Bisa menyebarkan ke puluhan orang karena setiap pejabat publik, rata-rata sebagai pejabat publik selalu tampil di publik dan selalu menjadi pusat perhatian sehingga semua orang mau salaman," terangnya.

Selain itu, Mardani juga meminta kepada pejabat untuk bijak dalam situasi sekarang dengan mengikuti inbauan social distancing atau work from home (WFH).

Sponsored

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PKS ini, tidak ada salahnya untuk bekerja atau memimpin jalannya program daerah dari rumah. Di era teknologi sekarang, ia percaya semuanya masih bisa dapat terkontrol dengan baik.

Kemudian, Mardani juga meminta agar setiap pejabat daerah berani mengakui kalau memang ia memiliki gejala atau pun dinyatakan positif Covid-19. Hal tersebut merupakan salah satu instrumen untuk meminimalir penyebaran.

"Justru dengan diumumkan malah baik. Dia meminimalisir carrier menjadi penyebar. Jangan malu. Kemudian bagi yang memiliki gejala, lebih baik anggap saja sudah tertular (carriers) dan minta izin kerja di rumah," tegas dia.

Mardani mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Bima Arya sebagai pejabat publik, dengan cara mengumumkan apa yang tengah ia alami. Penderita Covid-19, lanjut Mardani, bukanlah sebuah aib dan sebuah kesalahan. 

"Saya rasa Mas Bima bijak. Malah bagus saya apresiasi. Dengan demikian seluruh jajaran pemda langsung terputus hubungannya. Nah selama ini yang telah terlanjur berhubungan (interaksi), sejak beliau pulang dari Azerbaijan dan Turki segeralah tes kesehatan. Lebih baik anggap saja sudah tertular dan minta izin kerja di rumah," urainya.

Lebih lanjut, Mardani berharap masyarakat yang wali kotanya positif Covid-19 tidaklah panik. Virus corona bisa ditangani selagi masyarakat tetap menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran-anjuran. Misalnya social distancing, hindari keramaiaman, bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah.

Sanksi bagi kaum Covidiot

Sanksi bagi kaum Covidiot

Sabtu, 04 Apr 2020 13:20 WIB
Kalut Covid-19 di tangan Luhut

Kalut Covid-19 di tangan Luhut

Jumat, 03 Apr 2020 13:12 WIB
Berita Lainnya