sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pelarangan Prabowo Jumatan di Masjid Kauman coreng demokrasi

Perlu kedewasaan dalam menghadapi perbedaan pilihan politik.

Armidis
Armidis Kamis, 14 Feb 2019 12:53 WIB
Pelarangan Prabowo Jumatan di Masjid Kauman coreng demokrasi

Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sudirman Said, menilai pelarangan Prabowo Subianto yang hendak melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Kauman, Semarang, Kawa Tengah telah mencoreng demokrasi. Karena itu, dia menyayangkan adanya pelarangan tersebut. 

“Perlu kedewasaan dalam menghadapi perbedaan pilihan politik. Dalam era demokrasi, seharusnya tidak terjadi kejadian-kejadian yang membuat demokrasi Indonesia menjadi tercoreng. Beda pilihan, ya biasa saja,” kata Sudirman Said kepada Alinea.id di Jakarta pada Kamis, (14/2).

Aksi pelarangan salat Jumat merupakan bukan sikap warga Semarang yang dikenal ramah. Sebab, sebelumnya Sudirman yang mencalonkan diri jadi Gubernur Jawa Tengah pada 2018 pernah dua kali salat di masjid tersebut. Dia pun mengaku mendapat penyambutan yang baik dari takmir masjid.

Karena itu, dia menduga ada pihak tertentu yang mempolitisasi dibalik adanya pelarangan salat Jumat terhadap Prabowo Subianto. “Ini justru ada pihak lain yang mempolitisasi salat Jumatnya Pak Prabowo," kata Sudirman.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno, menilai pelarangan terhadap Prabowo untuk menunaikan salat Jumat di Masjid Kauman Semarang menciderai demokrasi Indonesia.

Menurut Adi, pelaksanaan salat jangan dikaitkan dengan proses politik menjelang pemilihan presiden. Sebab, pilihan tempat salat persoalan agama. Bukan pilihan politik. 

"Masjid milik bersama jangan kapling milik kelompok tertentu. Itu kan masalah agama, orang mau salat di mana tak ada larangan. Ini mencoreng demokrasi dan menciderai toleransi beragama," ujar Adi.

Selama tidak ada unsur kampanye yang dilakukan, kata Adi, seharusnya tidak boleh ada pelarangan bagi siapa pun yang akan melaksanakan kewajibannya sebagai muslim. Lagi pula, ada instrumen kepemiluan untuk melakukan pengawasan bila ada indikasi pelanggaran kampanye.

Sponsored

"Ini kan belum ada indikasi akan terjadi pelanggaran kampanye. Kita mesti siap dengan perbedaan termasuk beda pilihan presiden. Ini juga ujian demokrasi," ucap Adi.

Sebelumnya, takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail menyebarkan rilis soal pelarangan Prabowo Subianto melaksanakan Salat Jumat. Tak hana itu, Hanief meminta kepada Bawaslu melarang Prabowo salat di masjid tersebut karena disinyalir kegiatan Salat Jumat tersebut bernada politis.

Berita Lainnya