Peluang generasi muda masuk kabinet Jokowi-Amin

Kabinet Kerja jilid II tengah disiapkan oleh Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diungkapkan Jokowi menjelang pelantikannya, kabinet baru direncanakan akan diisi kalangan pemuda.

Hal itu berkaitan dengan visinya membangun Indonesia termasuk dalam 5 besar ekonomi dunia. Tak tanggung-tanggung, dia memasang target Indonesia sebagai negara maju pada 2045.

“Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen,” ucapnya saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019–2024 dalam Rapat Paripurna MPR/DPR RI, Minggu (20/10).

Demi mencapai orientasi itu, kata Jokowi, dibutuhkan kecepatan dan kerja bangsa secara aktif dan produktif. Dengan maksud seperti itulah, Jokowi mencanangkan peluang mengambil kalangan pemuda yang berusia 20-25 tahun menduduki kursi menteri. Jokowi mensyaratkan, menteri dari orang muda nantinya diharuskan mengerti manajerial, manajemen, dan mampu mengeksekusi program yang ada.

Ditilik lebih jauh, sejarah pemerintahan negara-negara dunia tak sedikit yang mendaulat kalangan muda untuk menjabat sebagai menteri. Di Eropa, sejumlah negara bahkan memiliki kanselir dan kepala pemerintahan dari politisi muda. Sebastian Kurz menjabat kanselir Austria pada usia 31 tahun, sejak Desember 2017 hingga Mei 2019. Dalam konteks politik internasional, Kurz banyak diperhitungkan oleh sejumlah pengamat politik.

Sementara di Irlandia, Simon Harris menjabat Menteri Keuangan Irlandia pada 2014. Dia dilantik menjadi menteri saat berusia 27 tahun. Dua tahun berselang, pria kelahiran 17 Oktober 1986 itu dipercaya menjadi Menteri Kesehatan. Harris bahkan dikenal memiliki perhatian besar dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas di Irlandia.

Malaysia turut mencatatkan diri sebagai negara di Asia Tenggara dengan dua orang menteri muda di kabinetnya. Selain Syed Saddiq Syed Abdul Rahman (25 tahun) di jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga, Yeo Bee Yin yang berusia 35 tahun menjabat Menteri Energi, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup Malaysia.

Tsamara hingga Nadiem Makarim

Senin siang (21/10), CEO Gojek Indonesia Nadiem Makarim menyambangi Istana Negara. Dia lantas resmi mengundurkan diri dari Gojek, start-up yang dibesarkannya selama 10 tahun hingga menyabet predikat decacorn. Nadiem, yang dilahirkan pada 4 Juli 1984, menyanggupi panggilan Jokowi untuk menjadi salah satu menteri dalam Kabinet Kerja jilid II.

Di sisi lain, jauh sebelum pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, nama politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas santer disebut akan menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Tsamara, yang lulus dari Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina 21 April 2019 ini menggeluti isu sosial-politik dalam usianya yang belia, 23 tahun.

Mona Lena Krook and Mary K. Nugent mengulas kecenderungan orientasi pemuda yang berbeda dalam memandang “reformasi” fungsi pemerintahan.

Dalam artikel berjudul “Not Too Young to Run? Age requirements and young people in elected office” dalam jurnal Intergenerational Justice Review (volume 2, 2018), Krook dan Nugent menyebutkan bahwa keterwakilan kalangan muda dalam parlemen sebagai sebuah prioritas gerakan global di banyak negara.

Keduanya mengatakan, kalangan muda memaknai reformasi sebagai hal yang memerlukan upaya pengembangan demokrasi melalui pembelajaran dan dialog antargenerasi, sekaligus mengurangi kondisi tidak stabil berupa konflik politis. Di samping itu, kaum muda seluruh dunia umumnya memandang reformasi mesti ditunjukkan dengan peningkatan iklim politik yang kompetitif dan dinamis.

Berbeda dengan kalangan tua, pemuda umumnya dipandang tak menaruh minat begitu besar pada tujuan politik praktis. Sebaliknya, Krook dan Nugent menulis, “Kalangan muda tidak memiliki minat atau ambisi berpolitik yang besar, alih-alih sebagai sebuah kesempatan menyalurkan aspirasi dan gagasan sepanjang waktu mereka bekerja.”

Terkait hal itu, analis politik dari lembaga Exposit Strategic Arif Susanto justru menilai kelambanan birokrasi negara sebagai hulu persoalan gagalnya inovasi untuk memperbaiki fungsi pemerintahan. Alih-alih adanya kalangan menteri muda dalam jajaran Kabinet Kerja jilid II efektif mendukung fungsi pemerintahan, dia menekankan urgensi tokoh-tokoh yang kapabel dan berintegritas.

“Tak selalu yang muda itu kerjanya cepat. Kalangan profesional lebih bisa meyakinkan dalam melakukan akselerasi fungsi-fungsi pemerintahan,” kata Arif, dihubungi Alinea.id pada Senin (21/10).

Dalam periode Kabinet Kerja jilid I (2014–2019), Arif mengamati sejumlah menteri telah berperforma baik dan cepat dalam menjalankan bermacam keputusan. Dua menteri yang sudah tak tergolong muda tetapi produktif itu ialah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Menurut Arif, kapabilitas dalam bidang tertentu merupakan faktor terpenting seorang calon menteri, terlepas dari kalangan profesional ataupun dari partai politik. Walaupun tak muda, bagi Arif, Susi dan Basuki produktif dan banyak menelurkan perubahan dalam kebijakan kementeriannya.

“Jadi bukan pada usia, melainkan pada energinya untuk membuat perubahan,” ucapnya.

Integritas dan loyalitas

Keteguhan atau integritas pada pemerintahan yang jujur dan bersih juga mutlak dimiliki oleh menteri dalam Kabinet Kerja jilid II. Becermin dari perilaku menteri pada periode lalu, Arif mengingatkan pentingnya menyeleksi calon menteri-menteri yang berprinsip antikorupsi. Dia mencatat dua menteri yang telah mencoreng kepimpinan Jokowi lantaran tersangkut kasus korupsi, yaitu Idrus Marham (Menteri Sosial) dan Imam Nahrawi (Menpora).

“Jangan sampai cerita seperti kejadian Menpora Imam Nahrawi yang ditangkap KPK di akhir jabatan terulang,” ucapnya.

Kecuali itu, performa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin patut diapresiasi. Dia menilai, Lukman menjadi cerminan bila kinerja dan loyalitas seorang menteri dari salah satu parpol cukup baik, maka popularitasnya sebagai kader parpol akan meningkat. Persoalan loyalitas, kata dia, kerap menjadi sumber masalah lain karena menggoyahkan kinerja seorang menteri untuk memihak kepentingan kabinet atau parpolnya.

“Fungsi sebagai menteri membuat loyalitas seorang kader parpol terhadap kabinet tak bisa ditawar. Jangan sampai setelah diangkat Presiden (menjadi menteri), tetapi dia lebih setia atau memihak pada kepentingan parpolnya,” ujar Arif.

Lebih jauh, seorang calon menteri dipandang harus mampu mendorong percepatan fungsi pemerintahan yang produktif. Pasalnya, menurut Arif, tantangan pemerintah Indonesia akan semakin berat, di antaranya resesi ekonomi, potensi praktik korupsi yang lebih besar setelah revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan radikalisme. Dalam lingkup internasional, Indonesia juga harus berperan semakin aktif bagi perdamaian dan pertumbuhan ekonomi.

“Menteri yang tidak mampu mendorong akselerasi, malah akan membebani fungsi pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati melihat alasan praktis Jokowi dalam mendongkrak kedudukan Indonesia di tengah revolusi industri generasi keempat. Dalam konteks era industri 4.0 yang cepat dan penuh inovasi, menurut Wasisto, diperlukan orang-orang kreatif dan tangkas dalam mengambil keputusan.

“Orang muda itu dinamis, energik, banyak ide. Itu yang dilihat sebagi potensi yang dapat memenuhi harapan Jokowi,” kata Wasisto, dihubungi terpisah.

Sebagai pemimpin yang visioner dan progresif, Jokowi pun dinilai jeli mempersiapkan kabinet kerjanya menyambut beragam tantangan ke depan. Wasisto juga melihat, strategi Jokowi memilih kalangan muda sebagai menteri adalah bentuk eksperimen meneruskan tonggak kepemimpinan.

“Memilih menteri muda itu sebagai bentuk eksperimentasi dari percepatan regenerasi kepemimpinan Indonesia. Setelah kepemimpinan Jokowi berakhir, diharapkan ada estafet kepemimpinan ke kalangan muda,” tuturnya.

Selain itu, Wasisto mencermati, pilihan untuk memasukkan kalangan muda dinilai berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Setelah mengurusi pengembangan infrastruktur pada periode pertama, Jokowi ditengarai memfokuskan kerja pemerintahan pada sektor SDM.

“Pengembangan infrastruktur lebih condong pada aksesibilitas dan mobilitas warga. Sementara pengembangan SDM ialah soal intelektualitas. Anak muda diharapkan bisa melanjutkan pemanfaatan infrastruktur fisik dengan tangkas dan cepat,” kata Wasisto.

Dengan gaya kerja kalangan muda yang cenderung mencerminkan semangat kolaborasi, kerja kabinet pun dinilai akan dapat berlangsung dengan suasana informal. Meski demikian, Wasisto menilai, kinerja menteri tidak ditentukan oleh usia dan gaya bekerja. Sebaliknya, pelaksanaan kerja yang sinergis antarkementerian menjadi hal utama. Dia menyimpulkan masuknya kalangan pemuda dalam kabinet akan memberi semangat baru dalam kinerja pemerintahan, khususnya menjawab visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045.

“Saya kira setiap individu menteri muda punya orientasi atau ekspresi kerja dengan performanya masing-masing. Kalau hanya andalkan generasi yang sudah berusia 60-70 tahun, sepertinya takkan mampu melihat perkembangan dunia,” kata dia.

Pada Senin (21/10), Presiden Joko Widodo memanggil calon-calon menteri kabinet kerja jilid II ke Istana Negara. Hingga saat ini, sebelas nama telah dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara.

Nama-nama yang dipanggil ke Istana adalah Mahfud MD, Nadiem Makarim, Nico Harjanto, Fadjroel Rachman, Wishnutama, Pratikno, Erick Thohir, Tito Karnavian, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, dan Edhy Prabowo.

Hari ini, Selasa (22/10), Jokowi akan kembali memanggil 7-9 calon menteri ke Istana Negara. 

 

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat pagi. Di tahun pertama saya di istana, lima tahun lalu, saat mengundang masyarakat untuk halalbihalal, protokol meminta saya untuk berdiri di sebuah titik. Saya ikut. Tahun kedua, halalbihalal lagi, saya diminta berdiri di titik yang sama. Di titik itu lagi. Kali ini saya menolak. Saya bilang ke Menteri Sekretaris Negara, “ayo pindah lokasi.” Kalau tidak pindah, akan jadi kebiasaan, akan dianggap sebagai aturan dan wajib diikuti. Ini contoh kecil kegiatan yang monoton dan rutinitas yang membelenggu. Ada banyak contoh besar di mana kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Padahal, dalam dunia yang sangat dinamis dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru. Nilai-nilai baru. Karena itulah, saya ingin para menteri kabinet yang terpilih nanti, datang dengan pikiran yang inovatif, produktif, bekerja keras dan cepat. Tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Pekerjaan birokrasi tidak hanya mengirim pesan-pesan, tapi making delivered: menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dan itu hanya bisa terwujud jika kita tidak terjebak rutinitas yang monoton.

Sebuah kiriman dibagikan oleh Joko Widodo (@jokowi) pada 20 Okt 2019 jam 6:07 PDT