Peluang Jokowi rombak kabinet di penghujung tahun cukup besar

Penanggalan Jawa dinilai dapat menjadi salah satu pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle kabinet, sebagaimana menjadi ciri khas sebagian masyarakat Indonesia. Peluang Jokowi untuk merombak kabinet di penghujung tahun dinilai cukup besar.

"Saya kira bisa saja itu pertimbangan-pertimbangan itu walaupun itu pertimbangan non-akademik, karena kebenaran non-akademik bukan berarti nilainya lebih rendah. Kebenaran non-akademik bisa saja melampaui kebenaran akademik," kata pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, saat dihubungi, Senin (21/12).

Bagi Emrus, penentuan waktu untuk merombak Kabinet Indonesia Maju jili II ini berdasarkan pertimbangan penanggalan Jawa merupakan hal wajar. Contohnya, lanjut dia, seperti pelaksanaan hari pernikahan yang dilakukan dengan pertimbangan sejumlah penaggalan budaya.

"Artinya, perhitungan-perhitungan semacam itu bisa saja itu dilakukan oleh seseorang dan berdampak baik. Kenapa? karena tidak smua persoalan yang kita hadapi itu harus berdekatan konsep dan teori akademik. Bisa saja itu berbasis pada kebenaran non-akamdemik," tutur dia.

Meski demikian, Emrus mengakui tidak ada rujukan akademis dalam kajian komunikasi politik saat menentukan waktu reshuffle kabinet.

"Tetapi saya katakan, sekalipun tidak ada rujukan teori dan konsep komunikasi politik," ujarnya.

Terlepas dari itu, Emrus menilai, peluang Presiden Jokowi untuk mereshuffle para pembantunya dipenghujung tahun terbilang cukup lebar. Apalagi terdapat dua menteri yang sudah dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus rasuah.

"Kalau saya katakan, peluangnya cukup besar. Menurut pandangan saya, menurut subjektivitas saya bahwa peluangnya cukup besar melakukan reshuffle. Kenapa? pertama dua menteri sudah berurusan dengan KPK. Di mana seharusnya jabatan periode pertama ini masih setahun kebih sedikit kan," tuturnya.

Dia lantas menyarankan mantan Gubernur DKI Jakarta itu agar melakukan evaluasi jajaran kabinetnya guna memperbaiki kinerja. Salah satu cara evaluasi itu melalui reshuffle kabinetnya.

Menurutnya, sebelum Presiden Jokowi merombak kabinetnya harus mencermati sejumlah aspek seperti kapabilitas, integritas, profesionalitas, aseptanilitas publik, dukungan politik, leadership, manajerial skill, dan loyalitas.

"Ini harus dievaluasi semua Pak Presiden di semua kementerian," tegas Emrus.

Sebagai informasi, isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju jilid II kian berembus kencang bakal terjadi pada Rabu Pon, 23 Desember 2020. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid, Jumat pekan lalu.

Gonjang-ganjing isu perombakan kabinet ini berembus sejak munculnya video 'marah-marah' mantan Wali Kota Solo itu saat memimpin rapat kabinet beberapa bulan lalu, dan terus bergulir pada moment evaluasi satu tahun usia pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.

Belakangan ini, beredar kabar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dilirik Istana menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersangkut kasus korupsi bantuan sosial Covid-19.

Selain Risma, elit Gerindra Sandiaga Salahudin Uno disebut sempat ditawari posisi menteri oleh Presiden Joko Widodo sebanyak enam kali. Hal itu sempat dilontarkan oleh Juri Bicara Sandiaga, Kawendra Lukistian.