sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PKS: Pembukaan sekolah jangan diserahkan begitu saja ke pemda

Netty mengingatkan pemerintah melakukan pengawasan secara khusus pada pondok pesantren.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 24 Nov 2020 11:22 WIB
PKS: Pembukaan sekolah jangan diserahkan begitu saja ke pemda
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.322.866
Dirawat 158.408
Meninggal 35.786
Sembuh 1.128.672

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal mengizinkan pemerintah daerah melakukan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di sekolah di seluruh zona risiko Covid-19  mulai Januari 2021. 

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesra, Netty Prasetiyani Aher, meminta agar pemerintah pusat tidak lepas tangan dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (Pemda).

"Pemerintah pusat harus memastikan daerah mana yang siap dan mana yang tidak siap untuk sekolah tatap muka. Buat kualifikasinya berdasarkan data yang akurat. Jangan diserahkan begitu saja ke Pemda untuk menentukan sendiri, ini namanya lepas tanggungjawab," kritik Netty dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (24/11).

Sebagaimana diketahui, keputusan pembukaan sekolah pada Januari 2021 dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

"Kementerian-kementerian yang tergabung dalam SKB 4 Menteri harus saling bersinergi dalam hal pengawasan serta sanksi jika ditemukan pelanggaran di lapangan. Kita tidak ingin pembukaan sekolah membuat lonjakan kasus bertambah parah," jelasnya.

Oleh sebab itu, Netty juga meminta agar pemerintah pusat terlibat langsung dalam mengawal proses dan pelaksanaan pembukaan sekolah sesuai protokol kesehatan.

"Pastikan persyaratan pembukaan sekolah tatap muka dengan standar AKB dan prokes benar-benar terpenuhi. Ini bukan saatnya trial and error dengan mengorbankan anak-anak bangsa," kata Netty.

Anggota Komisi IX DPR RI ini juga mengingatkan pemerintah agar melakukan pengawasan secara khusus pada sekolah berasrama, seperti pondok pesantren, di mana siswa tinggal bersama dalam durasi panjang.

Sponsored

"Koordinasi dan kolaborasi antara Kemendikbud, Kemenag dan Pemda dalam melakukan pengawasan proses belajar di sana harus lebih ketat. Harus ada skema antisipatif agar tidak terjadi lonjakan kasus mengingat mudah sekali terjadi penularan virus saat anak berkumpul di asrama," jelasnya.

Pemerintah, kata Netty,  juga harus memastikan terpenuhinya fasilitas untuk menjalankan prokes di sekolah-sekolah.

"Pemerintah harus segera mendata dan memastikan tersedianya fasilitas untuk menjalankan prokes di sekolah-sekolah. Pemerintah pusat dan  daerah juga harus berkoordinasi untuk membuat regulasi pembiayaan rapid dan swab test yang terjangkau bagi masyarakat, agar pembukaan sekolah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan," pungkasnya.

Serba salah vaksin Nusantara

Serba salah vaksin Nusantara

Senin, 01 Mar 2021 06:17 WIB
Menghindari 'Jebakan Batman' DP rumah 0%

Menghindari 'Jebakan Batman' DP rumah 0%

Jumat, 26 Feb 2021 15:24 WIB
Berita Lainnya