sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah dianggap tutup kuping merespons aksi UU Ciptaker

Jokowi memilih meresmikan proyek food estate di Kalteng saat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10).

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 09 Okt 2020 15:44 WIB
Pemerintah dianggap tutup kuping merespons aksi UU Ciptaker
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 396.454
Dirawat 60.694
Meninggal 13.512
Sembuh 322.248

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, mengkritik sikap pemerintah yang terkesan menutup kuping terhadap dampak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang menimbulkan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.

"Pemerintah seolah-olah tutup kuping sambil lalu pergi ke sawah melihat singkong lewat drone, padahal di luar orang terik-teriak minta tolong," katanya dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui meresmikan proyek lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (8/10). Padahal saat bersamaan, sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah melakukan unjuk rasa menolak UU Ciptaker.

Dalam demokrasi Pancasila, kata Maradani, masyarakat dapat menuangkan aspirasi melalui mekanisme unjuk rasa. Seharusnya direspons dengan bijak lantaran aksi dilandasi alasan kuat sekalipun berlangsung di tengah pandemi coronavirus baru (Covid-19). "Pemerintah jangan phobia dan lari." 

Politikus Partai keadilan Sejahtera (PKS) itu juga prihatin dengan penanganan aksi tolak UU Ciptaker di 18 provinsi karena diwarnai kekerasan dan perusakan fasilitas umum. 

"Saya menyesalkan berbagai aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di bebergai provinsi diwarnai kekerasan. Berbagai video viral yang beredar seperti bukan laku manusiawi saja," ucapnya.

"Saya juga berharap penyampaian aspirasi bisa secara tertib dan menjaga fasilitas publik," imbuhnya.

Dia lantas mengingatkan pemerintah, bahwa berunjuk rasa di muka umum merupakan hak warga negara, dilindungi konstitusi, tepatnya Pasal 28E UUD 1945 dan mekanismenya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sponsored

Mardani juga mengatakan, UU Ciptaker memuat pasal antilingkungan hidup, liberalisasi pertanian, abai terhadap hak asasi manusia (HAM) dan "mengangkangi" prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Semua ini, menurutnya, karena tidak adanya oposisi sebagai penyeimbang pemerintah, sehingga tiada koreksi dan checks and balances dalam tubuh negara.

"Gerakan jalanan lahir karena tidak adanya oposisi dalam negara. Gerakan #KamiOposisi harus terus hidup sebagai penyeimbang berjalannya negara ini agar sesuai dengan cita-cita kebangsaan menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," tandas Mardani.

Berita Lainnya