sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah diminta hati-hati putuskan libur akhir tahun

Keputusan libur akhir tahun di tengah lonjakan kasus Covid-19 harus berbasis data.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Kamis, 26 Nov 2020 17:01 WIB
Pemerintah diminta hati-hati putuskan libur akhir tahun
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Wacana libur panjang akhir tahun sedang digodok pemerintah. Sementara data harian yang dihimpun Sutuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menunjukkan lonjakan kasus harian Covid-19, usai libur panjang 28 Oktober-1 November lalu.

Untuk itu, pemerintah diminta berhati-hati dalam memutuskan soal libur panjang akhir tahun 2020 dan memikirkan langkah antisipatifnya.

"Setiap keputusan harus berbasis data dan mempertimbangkan berbagai aspek. Pastikan segala sesuatunya sudah dipikirkan langkah antisipasi dampaknya. Libur panjang akan membuat masyarakat melakukan mobilitas antardaerah untuk tujuan silaturahim keluarga atau wisata. Kita tidak ingin hal ini  justru memicu lonjakan kasus," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher dalam rilisnya, Kamis (26/11).

Dia menyarankan, pemerintah melakukan penelusuran terkait lonjakan kasus pada masa liburan agar penyebabnya dapat diketahui secara menyeluruh.

"Perlu ditelusuri apa penyebab lonjakan kasus pada masa libur panjang tersebut? Apakah akibat mobilitas masyarakat yang tinggi ke luar daerah dan ke tempat wisata? Atau terjadinya lonjakan kasus seiring dengan adanya penambahan jumlah testing yang dilakukan pemerintah," jelasnya.

Netty juga berharap pemerintah melakukan skema antisipasi dan semakin mengetatkan pengawasan protokol kesehatan jika memang wacana libur panjang akhir tahun direalisasikan.

"Harus ada ketegasan dalam pengawasan prokes di tempat-tempat yang diperkirakan ramai dikunjungi, seperti rest area, hotel dan tempat wisata. Buat juknis prokes yang jelas di tempat-tempat tersebut. Harus ada sanksi yang tegas ke pengelola  jika mereka melanggar prokes. Kita tidak boleh ambil risiko dengan membiarkan pelanggaran prokes," ujarnya.

Terakhir, dia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam melakukan pengawasan prokes pada saat libur panjang akhir tahun 2020.

Sponsored

"Lakukan sinergi dan kolaborasi dalam melakukan testing dan tracking. Siapkan testing secara acak di tempat tujuan wisata, rest area dan tempat publik lainnya. Pastikan sarana prasarana prokes seperti masker, alat cuci tangan dan penanda jarak tersedia dan mudah diakses," pungkasnya.

Berita Lainnya