Pemerintah diminta kaji kemungkinan "lockdown" total

Pemerintah diminta mengkaji kemungkinan pemberlakuan lockdown total guna mengendalikan kasus. Pasalnya, ancaman Covid-19 kian nyata dan makin masif. "Varian baru telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan kemungkinan memberlakukan lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher melalui keterangan tertulis, diterima di Jakarta, Kamis (17/6).

Pemerintah, lanjutnya, harus bergerak cepat mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah, dengan tetap menerapkan 3T (testing, tracing dan treatment) dan penegakan prokes. "Jika diukur per kota atau kabupaten, saya yakin banyak daerah yang kapasitas tesnya masih di bawah standar global. Padahal testing dan tracing ini sangat penting untuk menekan potensi penularan. Lonjakan kasus ini harus jadi alarm bagi pemerintah untuk waspada dan segera bergerak cepat melakukan  langkah antisipasi dengan  meningkatkan testing. Jangan sampai kita baru gelagapan setelah semakin banyak  daerah zona merah," katanya.

Diberitakan, Satgas Covid-19 menyebutkan per 15 Juni 2021, zona merah sudah menjadi 29 kabupaten/kota, paling banyak di Pulau Sumatera yaitu 17 kabupaten/kota.  Jawa tengah menjadi provinsi dengan jumlah daerah zona merah paling banyak, yaitu Wonogiri, Kudus, Grobogan, Tegal, Sragen, Semarang, Jepara.

Politikus PKS ini selanjutnya meminta pemerintah memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam merespon lonjakan kasus di berbagai daerah. “Siapkan kapasitas rumah sakit yang mencukupi, terutama di daerah zona merah.  Rumah sakit  di daerah yang bukan zona merah juga harus disiapkan untuk membantu menangani pasien. Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) di setiap daerah harus terus dimonitor," bebernya.

Netty juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan petugas pendukung lainnya seperti petugas pengurusan jenazah dan petugas pembuangan limbah medis. "Kita tidak ingin menambah masalah ikutan akibat kurang antisipatif. Misalnya, saat terjadi lonjakan di Kudus, di sana kekurangan  petugas pengubur jenazah sehingga terjadi antrean jenazah yang belum dikubur. Begitu juga dengan kesiapan petugas yang menangani limbah medis agar jangan tercecer di sembarang tempat,” ujar Netty.

Selain ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, Netty juga meminta pemerintah memikirkan jam kerja dan APD tenaga kesehatan. "Jangan sampai mereka bekerja melampaui kemampuan dan menggunakan alat perlindungan diri yang tidak standar," pungkasnya.