sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah diminta mewaspadai potensi perang asimetris 

Pemerintah diminta menyusun legislasi komprehensif guna mencegah perang asimetris.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Rabu, 24 Jul 2019 21:18 WIB
Pemerintah diminta mewaspadai potensi perang asimetris 

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Bobby Aditya Rizaldy, menilai perang asimetris potensial terjadi di Indonesia. Tak lagi mengandalkan senjata, menurut Bobby, musuh bisa mengancam Indonesia dengan menyebarkan gagasan-gagasan untuk melemahkan stabilitas nasional. 

Perang asimetris, lanjut Bobby, terbukti terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah semisal Libia dan Irak. Perang asimetris digelar melalui tiga tahapan. Pada tahap pertama, lewat penyebarluasan isu kesenjangan untuk menimbulkan kesan ketidakadilan pemimpin negara terhadap rakyat.

"Ini arahnya agar rakyat itu distrust terhadap pemimpinnya. Jika ini telah berhasil, maka itu bisa memicu ke hal lain," ujarnya dalam sebuah diskusi di kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Menteng, Jakarta, Rabu (24/7).

Setelah itu, isu diarahkan menjadi wacana penggulingan pemimpin yang menjadi tarrget. "Dengan cara mobilisasi di media sosial dengan narasi yang bersifat menjatuhkan pemimpin yang ditarget. Ini seperti yang dialami oleh Moammar Khadafi di Libia," jelas dia. 

Pada tahapan selanjutnya, dalang perang asimetris kemudian menyusun skema penguasaan sumber daya di negara yang telah dikuasai untuk diprivatisasi. "Nah, itu yang terjadi sama Khadafi. Jadi, saat Khadafi itu jatuh, kilang minyak dikuasai sama Amerika," ujarnya.

Bobby mengimbau masyarakat untuk turut serta mengembangkan kontra-narasi  terhadap narasi-narasi kebencian yang ada di media sosial. "Jadi, ide dilawan ide. Mobilisasi itu harus dilakukan oleh pemuda untuk menangkal isu (perang asimetris) itu," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina Puspolkam RI Firman Jaya Daeli menambahkan, dalang perang asimetris tak hanya aktor negara saja. Perang asimetris juga bisa dilancarkan korporasi besar yang memiliki kepentingan bisnis.

"Jadi jangan salah, bisa saja politik identitas itu dilakukan karena motif ekonomi. Jadi, mereka mencoba mengadu domba agar negara lemah," katanya.

Sponsored

Meskipun hal itu belum bisa dibuktikan, Firman menyarankan agar DPR dan pemerintah menyusun undang-undang terkait keamanan nasional yang komprehensif untuk mencegah terjadinya perang asimetris. "Ada legislasi yang kuat tentang keamanan nasional yang utuh dan tidak sepotong-potong," katanya. 

Pemerintah, lanjut Firman, juga harus terus meningkatkan kualitas pola pikir masyarakat supaya tak mudah dipecah belah oleh isu-isu sumir. "Kalau sudah bagus, orang yang ingin melakukan kapitalisasi isu SARA itu tak akan mempan di masyarakat," katanya.

Lebih jauh, Firman juga menyarankan agar pemerintah meningkatkan kualitas pemilu guna menangkal potensi pecahnya perang asimetris. "Jadi, kita harus juga memperkuat sistem demokrasi kita, terutama di sistem pemilu. Agar orang yang tak percaya terhadap demokrasi itu semakin sedikit," katanya.

Direktur Eksekutif Center of Inteligence and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djojonegoro mendorong sinergi unit-unit siber yang ada di TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, dan lembaga lainnya. "Karena saya lihat ada ego sektoral yang tinggi sekali di antara mereka," ujarnya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid