sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah perlu lembaga khusus atur zakat PNS

Pemerintah boleh saja membuat aturan pemotongan zakat PNS dan pagawai BUMN.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 26 Mar 2021 17:01 WIB
Pemerintah perlu lembaga khusus atur zakat PNS
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska, menyarankan pemerintah agar menunjuk lembaga khusus ihwal penggunaan zakat penghasilan dari para pegawai negeri sipil (PNS), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Pernyataan ini sekaligus merespons rencana pemerintah yang akan mengatur zakat para pegawai PNS, BUMN, dan swasta. "Pemerintah boleh saja membuat aturan dan pemotongan, tetapi penggunaannya bukan oleh pemerintah, bisa lembaga khusus seperti BAZIS,"  kata Darul, kepada Alinea.id, Jumat (26/3).

Bagi Darul, kebijakan zakat merupakan hal yang baik untuk umat Islam. Hanya saja, dia mengaku tidak mengetahui ketentuan besaran zakat pada setiap sektor pekerjaan.

"Yang saya tahu zakat itu berbeda-beda besarnya, misalnya zakat pertanian dan pertambangan beda dengan zakat pendapatan," kata dia. "Persentse zakat 2,5% dari harta atau penghasilan saya kurang paham," imbuhnya.

Sponsored

Sebelumnya, pemerintah berencana akan memberlakukan pemotongan zakat dari penghasilan pegawai PNS, BUMN, maupun swasta. Setidaknya, besaran potongan zakat yang sudah mengemuka di ruang publik sebesar 2,5%.

Setelah mereka meniup peluit...

Setelah mereka meniup peluit...

Kamis, 22 Apr 2021 16:48 WIB
Memutus belenggu generasi sandwich

Memutus belenggu generasi sandwich

Kamis, 22 Apr 2021 14:25 WIB
Burma dan saga biksu-biksu revolusi

Burma dan saga biksu-biksu revolusi

Rabu, 21 Apr 2021 17:33 WIB
Berita Lainnya