sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemuda Muhammadiyah respons pembubaran FPI

PP Pemuda Muhammadiyah imbau pembubaran ormas sesuai perundang-undangan.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Rabu, 30 Des 2020 14:42 WIB
Pemuda Muhammadiyah respons pembubaran FPI
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 939.948
Dirawat 149.388
Meninggal 26.857
Sembuh 763.703

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Organisasi masyarakat (ormas) tersebut dilarang beraktivitas mulai hari ini, Rabu (30/12), dengan alasan sudah bubar secara de jure sebagai organisasi masyarakat (ormas) sejak 21 Juni 2019 dan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 PUU-XI/2013.

Merespons hal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto menilai bahwa ormas dibentuk sebagai wadah berkumpul demi mencapai suatu tujuan bersama anggotanya. Ormas, jelas dia, sebagai pengejewantahan dari kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.

"Kebebasan berkumpul tersebut tentunya tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertujuan untuk merusak tatanan bangsa. Apalagi, hendak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa dan tindakan terorisme," kata Cak Nanto sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/12).

Meski demikian, lanjut dia, PP Pemuda Muhammadiyah menghimbau agar langkah pembubaran tersebut tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Bahwa Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah memandang bahwa pembubaran ormas oleh Pemerintah merupakan kewenangan Pemerintah, karena merupakan bagian dari kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Ormas," tukasnya.

Untuk diketahui, pelarangan eksistensi FPI dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) enam pejabat tertinggi kementerian/lembaga, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Masa berlaku perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) sempat menjadi sorotan publik. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan disebutkan, ormas yang tak berbadan hukum perlu mengurus perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT).

Berdasarkan situs Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diketahui pemerintah mengizinkan FPI melalui SKT Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa berlakunya lima tahun, 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.

Sponsored
Berita Lainnya
×
img