sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pengganggu proses vaksinasi berhadapan dengan TNI-Polri

Bamsoet mendukung pelibatan aktif TNI-Polri pada pelaksanaan vaksinasi.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Jumat, 20 Nov 2020 14:08 WIB
Pengganggu proses vaksinasi berhadapan dengan TNI-Polri
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 506.302
Dirawat 64.878
Meninggal 16.111
Sembuh 425.313

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan, jika ada pihak-pihak yang mengganggu jalannya proses vaksinasi, bisa langsung berhadapan dengan TNI-Polri. Dia juga mendukung pelibatan aktif TNI-Polri pada pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19.

"Gelombang pertama vaksinasi pada November-Desember 2020 ini akan diberikan kepada sekitar 9,1 juta warga. Antara lain untuk 3,5 juta jiwa garda terdepan (petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum) dan 5,6 juta jiwa tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan,desa,RT/RW)," ujar Bamsoet kepada wartawan usai bertemu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, di Ruang Kerja KSAD, Jakarta, Kamis (19/11/20).

Pelibatan TNI-Polri, jelas politikus Golkar ini, juga diperlukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama vaksinasi. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan mengingat jumlah vaksin yang terbatas.

Dia meyakini rakyat Indonesia bisa tertib. Namun, sambung dia, tak ada salahnya kita juga mempersiapkan hal terburuk, sebagai bentuk antisipasi. Apalagi, keinginan masyarakat mendapatkan vaksin sangat besar, dan dimungkinkan ada provokator yang menyulut kerusuhan agar vaksinasi tidak berjalan lancar.

Sponsored

"Jika ada pihak-pihak yang mengganggu jalannya proses vaksinasi, bisa langsung berhadapan dengan TNI-Polri," jelasnya.

Bamsoet berpesan agar masyarakat yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 pada gelombang pertama tidak perlu khawatir. Pasalnya, proses vaksinasi akan terus berlanjut pada tahun 2021. 

"Dari sekitar 260 juta penduduk Indonesia, ditargetkan vaksinasi bisa menyasar 160 juta penduduk. Sambil menunggu mendapatkan vaksin, tetap tak boleh gegabah. Harus mengedepankan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penularan virus Covid-19," pungkasnya.

Berita Lainnya