sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Partai Golkar: Perlu dialog sikapi perubahan politik internasional

Kepentingan nasional menjadi inti dan didahulukan dalam diplomasi internasional. 

Achmad Rizki
Achmad Rizki Jumat, 06 Nov 2020 11:34 WIB
Partai Golkar: Perlu dialog sikapi perubahan politik internasional
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 511.836
Dirawat 64.878
Meninggal 16.225
Sembuh 429.807

Perkembangan konstelasi politik internasional terbaru memunculkan berbagai masalah baik dalam perspektif kawasan maupun global. Paradigma proteksionisme dan deglobalisasi bahkan persaingan antarnegara muncul kembali. 

Namun demikian, dalam pandangan Indonesia masalah-masalah dunia hanya bisa diselesaikan melalui dialog dan kolaborasi yang makin intensif. 

Pandangan tersebut, muncul dalam diskusi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Balitbang Partai Golkar secara daring yang menghadirkan Sekjen Partai Golkar Lodewyk Paulus yang mewakili Ketua Umum Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Anggota Komisi I Dave Laksono, Siswo Pramono, Kabid Kerjasama Internasional Balitbang Golkar Ibrahim Yusuf, dan pengamat politik internasional Dinna Prapto Raharja.

Ada dua topik mengemuka yang dibahas dalam diskusi tersebut. Pertama, Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) dan keamanan di Laut China Selatan. 

"Pada intinya kepentingan nasional yang menjadi inti dan didahulukan dalam diplomasi internasional. Jadi, kami bekerjasama dengan siapa saja untuk mewujudkan kepentingan nasional dan menciptakan perdamaian dunia. Itu sikap kita sesuai dengan prinsip bebas aktif yang kita anut," Kata Sekjen Partai Golkar Lodewyk Paulus, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/11).

Sedangklan dalam keamanan Laut China Selatan, sudah jelas bahwa Indonesia sebagai negara terbesar dan pemimpin ASEAN di bidang keamanan dan politik menekankan kepatuhan terhadap kerangka internasional. 

Menurut dia, salah satu kerangka yang harus dipatuhi oleh semua negara adalah Deklarasi UNCLOS yang mengatur batas wilayah laut sebuah negara. Dengan demikian, kata dia, setiap klaim negara-negara yang terlibat harus ditinjau dalam perspektif UNCLOS tersebut. "Kepatuhan terhadap kerangka itu diyakini akan menciptakan perdamaian dan kestabilan di Laut China Selatan," bebernya. 

Diplomasi multi track

Konsep diplomasi multi track juga dibahas dalam diskusi tersebut. Hal itu dikatakan Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, Jerry Sambuaga dan anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono.

"Indonesia punya aturan yang memungkinkan semua pihak untuk melakukan hubungan luar negeri, tentu dengan batasan aturan nasional. Tetapi, pada intinya semua pihak diberikan ruang untuk itu, termasuk partai politik," Kata Jerry Sambuaga. 

Sponsored

Pernyataan Jerry yang juga merupakan mantan anggota Komisi I DPR itu, diamini oleh Dave Laksono. Partai politik bisa turut mengembangkan hubungan yang mengangkat dialog, perdamaian, kemanusiaan, dan kesejahteraan dengan mitra-mitra mereka di luar negeri. 

Hubungan intensif antar pelaku politik di sebuah negara diyakini akan menjadi jembatan dialog disamping diplomasi-diplomasi formal yang dilakukan oleh lembaga negara.

Balitbang Partai Golkar, menurut Jerry, merasa perlu mengangkat tema soal hubungan internasional merujuk pada konteks-konteks yang tengah terjadi, yaitu adanya Pilpres Amerika Serikat, perkembangan terbaru di Laut China Selatan yang sangat berhubungan dengan Asia Tenggara dan pandemi Covid-19.

Berita Lainnya