Perludem: Politik dinasti rentan picu perilaku koruptif

Berdasarkan laporan The International Institute for Electoral Assistance and Democracy (IDEA) dalam Global State of Democracy (GSOD) pada 2019, selain korupsi, Indonesia menghadapi tantangan kesetaraan gender dalam mewujudkan demokrasi. Skor keterwakilan perempuan di DPR RI masih di bawah rata-rata Asia Tenggara.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, politik dinasti di Indonesia turut melemahkan kesetaraan gender dalam mewujudkan demokrasi.

Menurutnya, keluarga, baik istri, menantu, dan anak perempuan yang terseret dalam problematika politik dinasti justru akan mengokohkan diskriminasi terhadap perempuan.

“(Perempuan) ditarik-tarik dalam problematika politik dinasti ini semakin mengokohkan diskriminasi terhadap perempuan karena stigma yang menguat,” ujar Titi dalam diskusi virtual, Selasa (25/8).

Terseretnya perempuan dalam pusaran politik dinasti akan menambah beban moral dan politik. Bahkan, lebih berat daripada laki-laki yang terseret pusaran politik dinasti.

Titi menyebut, pelibatan perempuan dalam politik dinasti kontraproduktif dengan upaya menggapai kesetaraan gender di Indonesia.

“Dampaknya lebih berat kalau politik dinasti melibatkan perempuan, Bahkan, bisa melemahkan gerakan perempuan karena stigma yang menguat tadi,” tutur Titi.

Ia pun menjelaskan, terdapat lima alasan lain mengapa politik dinasti patut dipersoalkan. Pertama, politik dinasti bakal mengikis akses warga negara dalam pengisian jabatan publik melalui pemilihan umum.

Kedua, rekrutmen calon yang meliabtkan politik kekerabatan cenderung tidak demokratis karena secara eksklusif, tidak terbuka, dan minim partisipasi.

Ketiga, keraguan pada kapasitas dan kompetensi kepemimpinannya. “Keluarga dinasti politik ini tidak menunjukkan prestasi, tidak menunjukkan progress dalam kepemimpinannya, tetapi terus meregenerasi keluarganya untuk mengisi posisi politik. Itu kan menjadi pertanyaan kok bisa? Minim prestasi, kok selalu jadi kandidat?” ucapnya.

Keempat, bisa melanggengkan kekuasaan di tengah sorotan performa yang dianggap tidak menonjol. Bahkan, sambung dia, politik dinasti di Pilkada merupakan refleksi praktik dinasti di partai politik.

“Ini yang menjadi persoalan karena kader protes. Menyempitnya ruang kader,” ujar Titi.

Kelima, banyaknya praktik korupsi yang melibatkan calon berlatar keluarga politik. Misalnya, di Banten, Cimahi, Kutai Kertanegara, Klaten, Bangkalan, Malang, Banyuasin, hingga Kendari..

“Politik kekerabatan di Indonesia rentan memicu perilaku koruptif. Padahal, Indonesia menghadapi problem upaya untuk mengikis korupsi, tingginya angka korupsi, menjadi permasalahan laten kita,” tutur Titi.