Permintaan 'vulgar' Megawati ke Jokowi dipandang tak elok

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai langkah Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri meminta jatah menteri di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak elok. Menurut dia, tak seharusnya isu bagi-bagi kursi kabinet diumbar di depan publik. 

"Problemnya, obrolan jatah kursi kabinet sangat sensitif jika diumbar ke publik mengingat bangunan koalisi Joko Widodo selama ini tanpa syarat," kata Adi saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Jumat (9/8).

Saat memberikan sambutan di Kongres PDI-P V di Bali, Kamis (8/8) lalu, Megawati meminta Jokowi mengalokasikan kursi menteri terbanyak untuk PDI-Perjuangan. Megawati mengatakan partainya layak mendominasi kabinet karena menang dua kali berturut-turut di pemilu.

"Nanti di (pemerintahan) Pak Jokowi (jatah menteri) harus banyak. Orang kita pemenang. Jangan nanti saya dikasih cuma empat (menteri) ya. Emoh. Enggak mau. Enggak mau," kata Megawati.

Menurut Adi, permintaan 'vulgar' Megawati di depan para ketua umum parpol koalisi dan oposisi itu mengindikasikan superioritas Megawati. Pada hajatan itu, Megawati seolah ingin memberitahukan kepada parpol pendukung Jokowi bahwa PDI-P berinvetasi paling besar memenangkan Jokowi.

"Pada level tertentu ini berpotensi menimbulkan gejolak di internal koalisi karena hubungan yang dibangun selama ini berdasarkan asas kesetaraan, bukan yang lain," jelas Adi.

Lebih lanjut, Adi mengatakan, Megawati seolah masih memandang Jokowi sekadar sebagai petugas partai, bukannya sebagai Presiden terpilih. "Ada cara pandang berbeda antara PDI-P dengan partai pengusung Jokowi lainnya," kata dia.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengungkapkan pendapat berbeda. Menurut dia, pernyataan Megawati terkait jatah menteri tidak perlu dibesar-besarkan. Apalagi, Megawati merupakan 'bos' Jokowi di PDI-P. 

"Jangan cemburulah harusnya. Kan balik lagi, katanya tanpa syarat, jadi kalau memang Jokowi manut sama Bu Mega, legawa saja," ujar Hendri.

Reaksi parpol KIK

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menganggap permintaan Megawati merupakan hal yang wajar. Namun demikian, ia mengingatkan partai pengusung Jokowi-Ma'ruf bukan hanya PDI-P.

"Banyak partai, baik yang punya kursi di parlemen maupun yang tidak punya kursi. Kita juga tidak bisa menafikkan kawan-kawan yang tidak punya kursi di parlemen karena pada dasarnya semua bergerak masif dengan keringat untuk memenangkan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf," ujar dia.

NasDem, menurut Irma, tidak pernah meminta jatah menteri kepada Jokowi. Ia pun menegaskan partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi tanpa syarat. "Kami tidak ingin membebani Pak Jokowi dengan meminta-minta," ucap dia.

Senada, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Jokowi tidak seharusnya dibebani dengan permintaan-permintaan jatah menteri. Ia yakin Jokowi sudah punya kriteria kandidat yang diinginkan untuk mengisi Kabinet Kerja jilid II. 

"Partai Golkar sendiri sangat percaya bahwa Pak Jokowi memiliki penilaian yang sangat objektif untuk memilih mana figur yang tepat dalam membantu beliau untuk mengisi portofolio kabinet yang dibutuhkan bangsa ini," kata Ace.

Namun demikian, Ace mengaku, partainya sudah menyiapkan sejumlah nama untuk diusulkan menjadi calon menteri. Nama-nama itu sudah berada di kantong Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. "Namun jangan ada unsur paksaan. Mari semuanya kita kembalikan kepada Pak Jokowi sendiri," tegas dia.