Pernyataan bias Jokowi buat skeptis masyarakat

Ahli kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, memandang wajar ketidakpercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul atas ucapannya mengenai penundaan Pemilu 2024. Pernyataan Jokowi pada Sabtu (5/3), menurutnya, terbilang tidak pantas diucapkan pemimpin negara.

Presiden Jokowi memilih bicara di depan publik dan menyampaikan ajakannya kepada seluruh pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi UUD 1945. Namun, Presiden juga tidak melarang adanya pembantu presiden dan para ketua partai koalisinya yang berbicara perpanjangan periode dan penundaan pemilu. Menurut Jokowi, siapa pun boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan, karena ini kan demokrasi

Menurut dia, padahal usulan tersebut adalah ide melakukan kudeta konstitusi dimana konstitusi sudah melarang Presiden melampaui dua periode.

"Kali ini presiden berbicara berbeda padahal seharusnya presiden konsisten dengan mengatakan bahwa mereka, termasuk menteri dan partai koalisinya yang ingin tiga periode ada tiga motif, yakni ingin menampar muka, ingin cari muka, dan ingin menjerumuskan," ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima Alinea, Senin (7/3). 

Ditambahkan Achmad, tiga motif tersebut seharusnya tidak layak disampaikan oleh petinggi di pemerintahan, kecuali seandainya presiden memiliki agenda lain. Pernyataan Jokowi tersebut normatif dan memberikan sinyal agar pembantunya untuk terus menyuarakan ide tiga periode presiden dan penundaan pemilu 

"Sesuatu yang seharusnya dihentikan karena melanggar aturan konstitusi," tuturnya. 

Normatifnya, kata dia, menanggapi respon tersebut, menjadi sinyalemen ada keinginan Jokowi untuk menjabat menjadi tiga periode. Biasnya, pernyataan presiden tersebut membuat publik bertanya apakah akan seperti pernyataan-pernyataan lain yang berubah-ubah. 

"Seperti pernyataan tentang tidak akan menambah utang luar negeri ternyata utang negara dimasa pemerintahannya paling besar, kemudian proyek kereta cepat yang tidak didanai oleh APBN ternyata akhirnya mengizinkan untuk menggunakan dana APBN dan lain-lain," ucapnya. 

Berdasarkan fakta tersebut, menurut Achmad, wajar bila publik skeptis dengan pernyataan Presiden Jokowi akan komit, tunduk, dan taat pada dua periode. Sementara, pembantu presiden dibiarkan terus melakukan manuver untuk melawan konstitusi yaitu penunda pemilu dan mendukung masa jabatan tiga periode.