sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pilih pimpinan KPK, DPR janji kerja siang-malam 

DPR masih menunggu nama-nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah dikantongi Presiden Jokowi.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Senin, 02 Sep 2019 15:46 WIB
Pilih pimpinan KPK, DPR janji kerja siang-malam 

Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery masih menunggu nama-nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah dikantongi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia optimistis DPR bisa merampungkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) capim KPK hanya dalam waktu tiga hari. 

"Pasti selesai. Bukan hanya optimis, tapi pasti selesai. Kalau untuk fit and proper test, menurut saya, paling lama tiga hari. Kami akan kerja siang-malam," ujar Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9). 

Menurut Henri, uji kepatutan dan kelayakan capim KPK untuk periode 2019-2023 berbeda dengan sebelumnya. Untuk seleksi kali ini, ia mengungkapkan, DPR tidak akan mempertimbangkan isi makalah para calon, tapi langsung menggelar tes wawancara. 

"Oh, kami (Komisi III) tidak pakai makalah lagi. Langsung wawancara. Tetapi, kami akan rapat internal. Mungkin satu atau dua hari ini sehingga ada kesepakatan internal dulu pola fit and proper test," ujar dia. 

Sponsored

Lebih jauh, Henri menegaskan, DPR akan menerima nama-nama yang disodorkan Jokowi dengan terbuka. "Apa pun keputusan Presiden tentu kami dukung. Kami tidak ingin mengintervensi. Terserah Presiden," ujar dia. 

Anggota Komisi III DPR dari fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa meminta agar Jokowi berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pansel Capim KPK sebelum menyodorkan nama-nama kandidat. Apalagi, nama-nama calon yang diseleksi Pansel menuai kritik dari ICW dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lainnya. 

"Menurut saya, ini (kritik ICW dan kawan-kawan) berlebihan. Pansel ini adalah tangan Presiden. Ini berarti Presidennya yang enggak bener. Menurut saya, kita ingatkan saja Pak Jokowi bahwa ini ada yang enggak beres agar Pak Jokowi bisa menunda (atau) bisa membatalkan," kata dia.