sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pilkada dilanjut 6 Juni, DPD: Pemerintah terlampau berani

Keputusan diambil saat kurva penyebaran Covid-19 belum melandai.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Senin, 18 Mei 2020 07:27 WIB
Pilkada dilanjut 6 Juni, DPD: Pemerintah terlampau berani
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 543.975
Dirawat 71.420
Meninggal 17.081
Sembuh 454.879

Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang, menilai, pemerintah nekat untuk melanjutkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada 6 Juni. Sebab, diputuskan saat kurva penyebaran coronavirus baru (Covid-19) belum melandai.

"Saya sebagai anggota DPD mencermati, bahwa rencana KPU untuk melanjutkan tahapan Pilkada, 6 Juni 2020 tersebut, terlampau berani dan terlampau optimis, termasuk juga pemerintah dan DPR," ucapnya via keterangan tertulis, Minggu (17/5).

Menurutnya, opsi penundaan pilkada hingga akhir 2020 tidak bijaksana lantaran hanya memperhatikan anggaran. Mestinya, pemerintah turut mempertimbangkan cara lain untuk mengamankannya.

Bagi mantan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) ini, seharusnya ada jeda waktu yang cukup bagi masyarakat untuk menjaga diri sesuai protokol kesehatan. Apalagi, sudah menderita dari kesehatan, ekonomi, hingga keuangan karena pandemi.

Di sisi lain, Teras menyesalkan sikap pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait keputusan itu lantaran diambil tanpa melibatkan DPD. Padahal, memiliki hak sesuai amanat UUD NRI 1945 dan keputusan Mahkamah Kontitusi (MK).

Meski demikian, dirinya menyarankan DPD mengajukan sengketa lembaga negara menyangkut masalah ini ke MK. "Saya adalah salah satu anggota DPD (yang setuju sengketa)," katanya.

Dirinya menyatakan demikian karena Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga, segala ketentuan harus berdasarkan norma-norma berlaku.

Pembelajaran dan sikap yang objektif, konstruktif, dan konstitusional dalam berbangsa dan bernegara, baginya, wajib dilaksanakan. "Itulah wujud nyata negara hukum, negara kesatuan yang berbentuk republik dan demokratis." tutupnya. (Ant)

Sponsored
Berita Lainnya