PKS bahagia tak ikut-ikutan sahkan UU IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung dukungan fraksi partai politik (parpol) di DPR tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat memberikan sambutan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri. Selasa (2/3). Dari sembilan fraksi, Jokowi menyebut, delapan fraksi mendukungnya dengan mengesahkan Undang-Undang (UU) IKN.

Sebelumnya, Jokowi berbicara hal yang sama saat meresmikan Tower NasDem, kantor DPP Partai NasDem, di Jakarta, beberapa pekan lalu.

Menanggapi itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan, partainya sejak awal konsisten tak ikut-ikutan mendukung. Alasannya, megaproyek tersebut bukan prioritas bangsa saat ini.

"PKS tegas menolak UU IKN karena waktu, prioritas, dan relevansinya tidak tepat. Di masa pandemi, dengan anggaran terbatas dan persiapan yang pendek, berisiko memindahkan IKN," katanya kepada wartawan, Rabu (2/3).

Menurut Mardani, PKS bahagia lantaran tidak ikut-ikutan mendukung Presiden Jokowi soal IKN. Dia berkata, keputusan tak menyetujui pengesahan UU IKN merupakan sebuah keputusan yang tepat lantaran harus melalui pembahasan yang matang dan melibatkan semua pihak. 

"Wajar keputusan politik tidak utuh didukung semua kekuatan politik. Malah itulah esensi demokrasi, selalu ada check and balance. PKS bahagia dan istikamah dengan sikap menolak UU IKN dan sudah disampaikan dengan argumen yang kuat, berbasis data, dan pertimbangan yang logis," tuturnya.

Mardani menambahkan, publik dan sejarah akan menilai sikap PKS ke depannya. "PKS akan selalu mengokohkan prinsip oposisi yang kritis dan konstruktif," tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, pemerintah mendapat dukungan delapan fraksi di DPR dalam membangun IKN Nusantara. Dirinya berkilah, pembangunan IKN juga sudah melalui proses dan tahapan yang panjang. 

Selain itu, Jokowi berpendapat, butuh keberanian dalam mengambil keputusan ini meski risiko ke depan tidak dapat dielakkan.

"Jadi, ini kajian itu sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada, ya, sampai kapan pun tidak akan terjadi. Memang butuh keberanian. Ada risikonya? Iya, tapi kita tahu kita ingin yang namanya pemerataan, bukan Jawasentris, tapi Indonesiasentris," tandas Jokowi.